jpnn.com, JAKARTA - Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana siklon tropis seroja di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam rapat koordinasi (rakor), Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Nelwan Harahap membuka kesempatan kepada semua pihak untuk berkontribusi.
BACA JUGA: Hari Pertama Kerja, 486 Pegawai Kemenko PMK Tes Covid-19, Ini Hasilnya
"Pemerintah akan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berkolaborasi dan bergotong-royong menuntaskan permasalahan kemanusiaan khususnya dalam kebencanaan," kata Nelwan saat membuka rapat koordinasi secara daring, Selasa (25/5).
Lebih lanjut, dia juga menyebutkan Program Bantuan Non-Tunai (BaNTu) yang harus terus dilaksanakan karena dinilai berhasil memenuhi kebutuhan korban bencana.
BACA JUGA: Menerima Bisikan Gaib, Pria Beristri Ini Nekat Potong Alat Kelamin Sendiri, Duh!
Rakor bertujuan untuk mempercepat distribusi bantuan dengan mendorong terbitnya regulasi Pemerintah Provinsi NTT.
Sebab, melalui regulasi tersebut, lembaga swadaya masyarakat (LSM) akan memiliki instrumen manajemen risiko dalam penyaluran bantuan.
BACA JUGA: Mengaku Polisi, 4 Maling Motor Ditembak, Selamat Datang di Kantor
Saat ini, rancangan regulasi itu masih dalam proses penyempurnaan oleh Biro Hukum Setda Provinsi.
Nelwan meminta komitmen semua pihak dalam penyelesaian penyusunan regulasi program BaNTu agar masyarakat segera tertolong.
Kemudian, dia juga mendorong kolaborasi sumber data sebagai dasar penentuan kriteria penerima manfaat dengan melibatkan masyarakat.
Terakhir, Nelwan meminta adanya upaya berbagi sumber daya dan informasi antarmitra dengan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan para penyintas. (mcr9/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wanita Bule Asal Jerman Gegerkan Warga Desa Kuta
Redaktur & Reporter : Dea Hardianingsih