jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kembali mengirimkan surat kedua ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengklarifikasi isu kebocoran Data Pemilihan Tetap (DPT).
Namun, KPU belum belum membalas terkait surat tersebut.
BACA JUGA: Kasus Data Bocor, DPR Minta Tokopedia Bertanggung Jawab
Hal itu diungkapkan langsung oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (APTIKA) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani di Jakarta Pusat, Selasa (5/12).
"Kami sudah kirim surat lagi, karena KPU harus membalas surat itu. Belum ada (respons dari KPU) maka dari itu kami kirim surat kedua," kata Semuel.
BACA JUGA: Data Pemilih di KPU Diduga Bocor, Andika Perkasa Berkomentar Begini
Menurut Semuel, klarifikasi insiden yang dialami oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) apabila diduga mengalami kebocoran data tidak harus berupa solusi dan penyelesaian masalah.
PSE dapat membalas surat klarifikasi tersebut dengan langkah-langkah yang diambil untuk menanggulangi dugaan insiden terkait.
BACA JUGA: Data Pemilih di KPU Bocor, Direktur ELSAM Merespons, Simak
Berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), PSE memang wajib menyampaikan kepada lembaga hingga subjek data pribadi apabila ditemukan kegagalan dalam Pelindungan Data Pribadi.
Hal itu dituangkan dalam pasal 46 ayat (1) yang berbunyi bahwa pemberitahuan itu harus diberikan secara tertulis paling lambat 3x24 jam.
Meski begitu, karena aturan pendamping yang mengatur kelembagaan untuk pengawasan UU PDP belum rampung maka saat ini peran kelembagaan itu masih dipegang oleh Kementerian Kominfo sebagai pengampu dari regulasi tersebut.
Dalam insiden dugaan kebocoran data KPU sayangnya sebagai PSE, KPU masih belum memberikan pemberitahuan tertulis kepada Kementerian Kominfo sesuai dengan amanat UU.
Maka dari itu, Semuel menegaskan pihaknya saat ini menantikan balasan dari KPU agar mendapatkan kejelasan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Meski sudah ada pernyataan yang dirilis itu, kan, untuk di media. Tapi untuk kami, saat ini kami menunggu surat-menyurat sesuai proses resmi. Kami menunggu itu," katanya.
Sebelumnya, pada Selasa (28/11) dugaan kebocoran data pemilih di KPU muncul setelah peretas anonim bernama "Jimbo" mengeklaim telah meretas situs KPU dan mengakses data pemilih dari situs tersebut.
Jimbo membagikan 500 ribu data DPT contoh dalam satu unggahan di situs web BreachForums. Situs tersebut biasanya digunakan untuk menjual data-data hasil peretasan.
Jimbo juga memverifikasi kebenaran data dengan beberapa tangkapan layar dari situs cekdptonline.kpu.go.id. (Antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sekjen Gerindra Minta Kasus Kebocoran Data Pemilih Diusut Tuntas
Redaktur & Reporter : Dedi Sofian