jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng Perbarindo (Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia) guna mengimplementasikan dan mempercepat penyaluran anggaran PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) bagi UMKM.
KemenkopUKM sedang mendorong penerbitan keputusan Menteri Keuangan (KMK) untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta mempercepat proses bisnis Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dan integrasi data dengan OJK.
BACA JUGA: Konsep Kemenkop Dukung UMKM Mirip Dapur Bersama ala GoFood
MenkopUKM Teten Masduki menjelaskan Perbarindo adalah organisasi yang menghimpun BPR- BPRS yang merupakan salah satu ujung tombak penyaluran pembiayaan untuk UMKM. Jumlah nasabah Perbarindo ada 4 juta UMKM dengan uang yang berputar sebesar Rp 122 triliun.
“BPR-BPRS termasuk yang menjadi bagian program restrukturisasi, karena banyak nasabahnya yang terkendala untuk membayar cicilan bunga kredit, yang akan kita fasilitasi melalui subsidi bunga yang dibayarkan pemerintah," kata Menteri Teten Masduki usai bertemu dengan pengurus Perbarindo yang dipimpin Ketua Umum Joko Suyanto di Jakarta, Senin (29/6).
BACA JUGA: Bantu Warung Tradisional, Kemenkop dan UKM Usung Gerakan Toko Bersama
Menteri Teten menegaskan pemerintah ingin penyaluran anggaran PEN di mana alokasi buat UMKM sebesar Rp123,46 Triliun, dari total anggaran PEN Rp695, 2 triliun, bisa dilakukan secepatnya.
Pada saat ini KemenkopUKM sedang mendorong penerbitan keputusan Menteri Keuangan (KMK) untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta mempercepat proses bisnis Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dan integrasi data dengan OJK.
BACA JUGA: Jokowi Memarahi Menterinya, Wanita Emas: Sangat Menyentuh Rakyat
"Untuk itulah kami bekerja sama dengan Perbarindo, yang memiliki sekitar 4 juta nasabah UMKM, untuk segera melakukan restrukturisasi kredit, berupa penundaan pembayaran cicilan bunga pada UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 " jelas MenkopUKM.
“Kerja sama dalam pembayaran subsidi bunga oleh pemerintah ini mirip dengan KUR, yang skemanya sudah selesai, sedang yang non KUR ini antara lain kita lakukan dengan BPR-BPRS melalui Perbarindo " jelas MenkopUKM.
Ke depan, KemenkopUKM juga berkeinginan memperluas kerja sama dengan Perbarindo dalam pemberdayaan dan channeling pembiayaan bagi UMKM, khususnya pembiayan yang ramah bagi UMKM.
Siapkan Implementasi
Sementara itu Ketua umum Perbarindo Joko Suyanto mengatakan siap melakukan langkah-langkah guna percepatan kerja sama dalam penyaluran anggaran PEN ini.
"Kami terbiasa bergerak cepat, karena karakteristik BPR dan BPRS yang memiliki kemudahan dalam penyaluran kredit dan keunikan dalam menghimpun dana masyarakat dibandingkan dengan bank konvensional lain menjadi daya tarik tersendiri, sehingga BPR-BPRS masih tumbuh dan berkembang," jelas Joko.
Menurut Joko, saat ini industri BPR dan BPRS dan jutaan nasabahnya diuji dengan adanya wabah Covid-19 yang melanda Indonesia dan hampir seluruh dunia. Pandemi tersebut telah berdampak ke berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali sektor ekonomi dan keuangan.
"Dampak yang dirasakan oleh industri BPR dan BPRS adalah turunnya kemampuan nasabah untuk membayar angsuran dan meningkatnya penarikan dana simpanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," kata Joko.
Dengan adanya kerja sama dalam penyaluran anggaran PEN ini, Joko optimis para nasabah BPR-BPRS yang umumnya UMKM akan banyak terbantu. "Jaringan kami terbentang dari Sabang sampai Merauke di mana ada sekitar 6 ribu outlet dengan jumlah BPR-BPRS sebanyak 1.600," tambahnya.(ikl/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi