jpnn.com, JAKARTA - Penyaluran program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif berupa dana hibah sebesar Rp 2,4 juta untuk 12 juta untuk pelaku usaha mikro dipastikan tepat sasaran. Apalagi demand dan penyalurannya dinilai cukup tinggi.
Demikian disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam diskusi FMB9 bertajuk "Bantuan UMKM Sudah Efektifkah?" di Jakarta, Jumat (4/9).
BACA JUGA: Ekonom IBM Usulkan Skema Banpres Produktif Diperluas
Menurut Teten, pelaku UMKM yang tak bisa bertahan lagi didorong bisa masuk dalam bantuan sosial dengan kategori kelompok miskin baru. Untuk program ini, sementara masih dibantu pembiayaan dan penyerapan produknya. Bantuan diberikan sebagai upaya pemerintah menjaga agar ada uang bergulir di masyarakat sehingga mampu meningkatkan daya beli.
"Harapannya supaya di kuartal III 2020 ini kita keluar dari pertumbuhan negatif, terdorong akibat mulai naiknya daya beli. Target awal Banpres Produktif ini 12 juta pelaku usaha karena demand-nya tinggi. Baru seminggu saja sudah Rp 13 triliun tersalurkan,” ungkap Teten.
BACA JUGA: Teten Masduki Membeber Strategi Pemerintah Menyelamatkan UMKM
Dari data Kemenkop UKM per 3 September 2020, realisasi Banpres Produktif mencapai Rp 13,4 triliun kepada 5.591.204 usaha mikro. Target tahap awal bantuan dapat disalurkan sebesar Rp 22 triliun kepada 9,1 juta pelaku usaha. Sejauh ini data penerima yang tersedia dan sudah divalidasi mencapai 19 juta pelaku usaha.
Data tersebut dihimpun Kemenkop UKM bersama berbagai kementerian dan lembaga mulai Kemenkeu, OJK, Dinas Koperasi dan UKM seluruh Indonesia, BPKP maupun Himbara yang terus didata secara rutin dan disalurkan langsung ke rekening "by name by address".
BACA JUGA: Ekonom Minta Banpres Produktif dari Jokowi juga Diberikan untuk Petani dan Nelayan
"Kami pastikan tepat sasaran. Saya sudah cek di lapangan. Feeling mereka memang tak mau uangnya dipakai konsumsi, karena mentalnya pengusaha meskipun mikro," sebut Teten.
Mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan bahwa segala upaya dilakukan pemerintah dalam membantu keberlangsungan UMKM di tengah Pandemi Covid-19. Mulai restrukturisasi, subsidi bunga KUR, dana stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), maupun Banpres Produktif untuk usaha mikro.
Selanjutnya guna memastikan apakah bantuan yang diberikan efektif, Teten siap melakukan tahapan evaluasi pelaksanaan program stimulus UMKM. Salah satunya membentuk kelompok kerja untuk mengawal program, meningkatkan pengawasan di daerah dengan melibatkan dinas maupun Himbara dan lembaga pengusul lainnya.
Ke depan dia akan memastikan bagaimana produk UMKM bisa terserap oleh masyarakat. Saat ini yang punya daya beli adalah pemerintah dan BUMN, dan ada kebijakan belanja pemerintah serta lembaga lain untuk membeli produk UMKM hingga senilai Rp 307 triliun. Pihaknya melakukan percepatan melalui kerja sama dengan LKPP, serta mengembangkan Pasar Digital (PaDi) bersama 9 BUMN yang secara gradual akan ditambah jumlah keikutsertaan BUMN.
"Saya rasa kalau ini semua digerakkan ekonomi kita bisa terdongkrak kembali. Sekitar 200 juta masyarakat dibangkitkan kesadarannya untuk beli produk UMKM akan sangat efektif. Ini kekuatan yang perlu kita tumbuhkan,” ucapnya.
Pada forum itu, Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya memiliki enam tugas pokok dengan total bantuan anggaran sekitar Rp 488,06 triliun dengan total sasaran sekitar 120 juta rakyat Indonesia. Dari jumlah itu, program stimulus yang paling besar ada di perlindungan sosial yang mencapai Rp 204,95 triliun. Selanjutnya, bantuan UMKM lewat PEN sekitar Rp 123,46 triliun.
“Tugas kami mempercepat anggaran. Bansos terbesar diberikan ke UMKM mengapa? Selama ini UMKM menjadi roda ekonomi dan berkontribusi bagi perekonomian nasional. Namun perlu saya akui karena programnya banyak, ini yang menyebabkan eksekusinya cukup sulit,” ucap Budi.
Budi menerangkan, dari anggaran Rp 480 Triliun, sekitar Rp 190,5 T telah terealisasi per 2 September 2020. Dalam seminggu terakhir ada tambahan lagi penyerapan sekitar Rp 22,5 triliun. “Kita harus kejar lagi ada sisa waktu empat bulan sampai Desember 2020, supaya sekitar Rp 400 triliunan bisa terserap,” kata katanya.
Di kesempatan yang sama, Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Supari menuturkan, sesuai Permenkop Banpres Produktif, BRI memiliki 2 fungsi yaitu sebagai pengusul dan penyalur. Pengusul bersumber dari calon penerima yang sudah ada di bank sebagai penabung di BRI dan memiliki profesi sebagai pedagang atau wiraswasta.
Selanjutnya sebagai penyalur, memiliki unit yang bekerja sama dengan lembaga yang ditunjuk dalam Permenkop, dinas koperasi dan lainnya. BRI membantu untuk meng-cleansing tahap awal sampai buka rekening.
"Sampai sekarang sudah disalurkan ke 1,6 juta penerima, bertambah lagi 500 ribu data dan ada tiga juta lagi penerima yang masih divalidasi,” tambah Supari.(*/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam