jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan mengingatkan jangan sampai Reuni Akbar Alumni 212 ditunggangi kepentingan politik dan radikalisme. Jangan sampai pula ada yang meneriakkan kebencian terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Staf Ahli Menkopolhukkam, Sri Yunanto mengatakan, penyelenggara harus sadar agar jangan sampai dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu. Menurut Yunanto, aksi reuni ini mungkin saja memiliki satu tujuan yang tulus atas nama keagamaan dan silaturahmi.
BACA JUGA: Cerita Doni, Dari Jember Bermalam di Istiqlal Demi Reuni 212
"Tapi, tanpa kehati-hatian aksi ini bisa dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu," kata Yunanto dalam diskusi Seberapa Greget Reuni 212, di d'Consulate Resto, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12).
Dia lantas mempertanyakan bisa tidak panitia atau Persaudaraan Alumni (PA) 212 menjaga kemurnian daripada misi reuni ini.
BACA JUGA: Reuni 212: Pedagang Bendera Tauhid Gelar Lapak di Istiqlal
"Walaupun misi awalnya sudah tidak ada, kan misi awalnya terkait dengan Pak Ahok (mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama), dan itu sudah selesai. Tapi kalau untuk ukhuwah islamiyah, wataniyah, ya tidak apa-apa," katanya.
Menurut dia, Indonesia adalah demokrasi konstitusi dan aturannya menjamin kebebasan berasosiasi dan mengemukakan pendapat.
BACA JUGA: Monas Buka 24 Jam, Massa Reuni 212 Boleh Menginap
"Dan mereka sudah memenuhi aturan," ujarnya.
Namun, jangan sampai aksi ini digunakan untuk misi-misi politik. Dia menyerahkan kepada TNI dan Polri untuk melakukan pengamanan. Pihaknya sudah berkoordinasi. Hanya saja diakuinya memang tidak mudah mengendalikan massa dalam jumlah besar.
"Makanya kami benar-benar ingatkan mengenai kemurnian-kemurnian misi. Kalau mau silaturahmi ya silakan. Tapi, begitu ada misi-misi politis dan memperlemah kesatuan NKRI, maka harus disemprit dan itu adalah tugas pihak keamanan," paparnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Reuni 212 Upaya Merawat Semangat Anti-Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi