jpnn.com, JAKARTA - Wakil Direktur Direktorat Komunikasi dan Informasi Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ari Junaedi menilai, kepentingan pelaksanaan reuni 212 tak lagi terlihat sejak kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berakhir di pengadilan.
Ari juga menilai peringatan aksi 212 terkesan kehilangan arah, sejak alumni-alumninya terbelah. Beberapa nama beken diketahui tak lagi mendukung kebijakan kelompok yang menggelar reuni di Monas, Jakarta, Minggu (2/12) besok.
BACA JUGA: Slamet Maarif Jamin Reuni 212 Aman
Di antaranya, mantan kuasa hukum Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab, Kapitra Ampera. Kemudian, Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam dan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.
Ketua umum DPP Partai Bulan Bintang tersebut diketahui kini memilih menjadi kuasa hukum pasangan calon presiden nomor urut 01.
BACA JUGA: Sulit Disangkal, Reuni 212 Memang Aksi Politis
"Saya kira dari hal-hal yang mengemuka, terkesan agenda reuni 212 sebagai gerakan perlawanan terhadap Jokowi," ujar Ari kepada JPNN, Sabtu (1/12).
Lebih lanjut pakar ilmu komunikasi politik ini memperkirakan, perlawanan terhadap calon presiden petahana Joko Widodo sengaja dipelihara untuk menjatuhkan elektabilitas mantan wali kota Surakarta tersebut di Pilpres 2019.
BACA JUGA: Gus Sholah Tegaskan Tak akan Hadir di Reuni 212
"Kesannya, gerakan perlawanan terhadap Jokowi sengaja terus dipelihara selaras dengan mimpi Prabowo Subianto ingin menjadi presiden," pungkas Ari.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Para Pendeta pun Pengin Ikut Reuni 212
Redaktur & Reporter : Ken Girsang