jpnn.com, JAKARTA - Komisi I DPR RI akan menggelar rapat bersama dengan jajaran Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara, Kamis (5/9).
Dalam rapat di Kompleks Parlemen itu, Komisi I akan mencecar beragam hal. Satu di antaranya, Komisi I DPR RI bakal menanyakan Kemenkominfo berkaitan pembatasan internet di Pulau Papua.
BACA JUGA: Pemblokiran Internet di Papua Akan Dicabut Mulai Besok, Ada Tapinya
BACA JUGA : Pernyataan Terbaru dari Wiranto soal Internet dan Medsos di Papua
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari mengaku pihaknya ingin mengetahui alasan pasti dari pembatasan internet di Pulau Papua.
BACA JUGA: Gubernur Papua: Sudah Pasti Kami Berterima Kasih kepada Presiden Jokowi
Saat ini, Komisi I DPR RI hanya mendapatkan alasan pembatasan dari pemberitaan di media massa.
"Kami besok akan pertanyakan, kami akan lihat besok, penjelasan Menkominfo seperti apa. Kami akan bisa menilai," ucap Kharis ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/9).
BACA JUGA: Soal Polemik Papua, Amien Rais Mendoakan Pemerintahan Joko Widodo
BACA JUGA : Dewan Pers Sarankan Pemerintah Cabut Blokir Internet di Papua
Mengacu alasan itu, Komisi I DPR RI akan memberikan penilaian. Tidak tertutup kemungkinan Komisi I DPR RI akan memberikan rekomendasi atas pembatasan internet di Pulau Papua.
"Kami sebagai mitra Menkominfo, akan kami minta keterangannya. Baru setelah itu Komisi I akan melihat dan memberikan rekomendasi," lanjut dia.
Selain hal itu, Komisi I DPR RI akan mencecar pemerintah melalui Kemenlu terkait pembatasan warga negara asing menuju Papua. Hingga kini Komisi I DPR belum menerima alasan jelas atas kebijakan tersebut.
"Kami akan panggil Menlu untuk bisa menjelaskan permasalahan ini. Sebab, masalahnya cukup kompleks," timpal dia.(mg10/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon Mengkritik Jokowi soal Papua: Ini Pemerintah atau Pengamat Politik?
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan