JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berupaya membenahi proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Selain meniadakan penjatahan, Kemenpan juga menggunakan fasilitas milik BPKP untuk melakukan sistem penilaian hasil ujian yang minim campur tangan manusia.
Menpan Azwar Abubakar menyatakan, pemerintah mulai tahun ini menghapus jatah CPNS untuk lembaga pemerintahan di pusat dan daerah seperti yang selama ini berjalan. Lembaga akan diberi kuota CPNS bila analisis beban kerja dan analisis jabatan menunjukkan kekurangan pegawai dan tidak ada pegawai dengan kualifikasi yang dibutuhkan namun ditempatkan di bagian lain.
"Selain meniadakan jatah bagi ponakan walikota atau kepala dinas, kebijakan ini juga untuk memacu redistribusi PNS antardaerah," terang menteri asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini di Jakarta kemarin (27/6).
Mulai tahun ini, Kemenpan juga akan menggunakan sistem CAD milik BPKP yang mampu menutup kesalahan manusia dalam penilaian lembar jawaban hingga 95 persen. Sementara untuk soal dan lembar jawaban, Kemenpan bekerjasama dengan konsorsium perguruan tinggi.
"Dengan sistem ini, dalam satu jam kita sudah tahu siapa yang lulus dan tidak lulus, jadi tidak ada lagi yang bisa nitip agar ponakannya lulus. Kalau ada ponakan bupati yang lulus, berarti memang cerdas," kata mantan pelaksana tugas gubernur Nanggror Aceh Darussalam ini.
Azwar menegaskan, reformasi birokrasi menjadi amanat pertama dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 11 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011. "Karena ditaruh pada urutan pertama, maka pasti diistimewakan," ungkap Azwar.
Wakil Menteri PAN Eko Prasojo menambahkan, Kemenpan juga akan menerapkan sistem promosi terbuka untuk seluruh jabatan eselon satu. Seluruh eselon satu nantinya akan dijadikan jabatan eksekutif nasional, sehingga digaji dengan APBN. Pengisian jabatan eselon satu juga akan dilakukan secara terbuka, sehingga eselon satu di daerah bisa menjadi eselon satu di departemen, demikian pula sebaliknya.
"Ini untuk mengurangi campur tangan politik dalam birokrasi seperti yang selama ini terjadi di pusat dan daerah. Kalau dia jadi eksekutif nasional dan posisinya bisa direbut eselon satu dari daerah atau instansi lain, maka setiap eselon satu akan bekerja maksimal dan tidak tunduk pada bupati atau menteri yang neko-neko," katanya.
Untuk menjamin transparansi dan tidak ada penyelewenangan dalam rekrutmen, Kemenpan juga menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW). Kemenpan nanti akan menerima dan melaksanakan hasil rekomendasi ICW akan temuan KKN dalam proses seleksi CPNS di seluruh Indonesia. Seluruh temuan pelanggaran akan diserahkan ke penegak hukum.
Koordinator ICW Danang Widoyoko menyatakan, kinerja buruk PNS dimulai dari buruknya rekrutmen. Dengan perbaikan rekrutmen, diharapkan oknum yang mendapatkan untung dari seleksi CPNS dibabat.
"Selama ini seleksi CPNS menjadi ajang balas budi kepala daerah terpilih pada pendukung dan keluarga. Sisanya dijual oknum untuk kemudian disetorkan pada kepala daerah terpilih untuk modal pemilihan berikut," jelas Danang.
Ke depan, Danang mengharapkan pemerintah mencontoh Singapura yang memberikan gaji lebih besar pada pegawai negeri melebihi rata-rata pegawai swasta. Selain agar tidak korupsi, pelayanan publik juga lebih baik. (noe)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Dituding Lepas Tangan soal Polemik Gedung Baru KPK
Redaktur : Tim Redaksi