jpnn.com, JAKARTA - KemenPAN-RB menetapkan sebanyak 558 unit kerja agen pelopor perubahan birokrasi menjadi wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).
Sebanyak 486 unit kerja ditetapkan sebagai WBK dan 72 unit kerja mendapat predikat WBBM.
BACA JUGA: KemenPAN-RB Siapkan 5 Strategi Atasi Persoalan Reformasi Birokrasi di Daerah
Predikat ini diberikan kepada unit kerja pelayanan strategis yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk mewujudkan budaya kerja birokrasi yang anti-korupsi dan melayani publik dengan prima.
“Predikat ini tidak saja sebagai wujud apresiasi, tetapi juga melambangkan komitmen unit kerja saudara untuk senantiasa menjadi ikon birokrasi yang melayani sekaligus bersih dan bebas dari korupsi,” ujar Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan arahan pada Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021 secara daring, Senin (20/12).
BACA JUGA: Kabar Terbaru dari KemenPAN-RB untuk Instansi Pusat dan Daerah
Dia menjelaskan pembangunan zona integritas secara masif merupakan langkah nyata untuk membawa perbaikan menyeluruh dalam pelayanan publik.
Pada ujungnya, pembangunan zona integritas bisa membawa pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional.
BACA JUGA: Besok, Menteri Tjahjo Umumkan Instansi Penerima Predikat Wilayah Bebas Korupsi
“Segala upaya nyata harus terus diselenggarakan oleh unit-unit kerja di bawah kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah agar masyarakat menikmati ragam pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah, dan inklusi,” tegas Wapres.
Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN-RB Erwan Agus Purwanto, menjelaskan apresiasi dan penganugerahan bagi unit kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dilaksanakan setiap tahun, sebagai rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia.
Hal ini dimaksudkan agar momentum Hari Anti Korupsi mampu menjadi pemicu bagi seluruh instansi pemerintah untuk melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara konkret, sistematis, dan berkelanjutan.
Upayanya melalui penerapan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dalam grand design dan road map reformasi birokrasi nasional, strategi nasional pencegahan korupsi (STRANAS-PK), rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN), serta program nawacita. (esy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesya Mohamad