jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menyiapkan percepatan reformasi birokrasi daerah yang selama ini berjalan lambat.
Menurut Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN-RB Erwan Agus percepatan tersebut memerlukan kolaborasi dari semua pihak.
BACA JUGA: Kabar Terbaru dari KemenPAN-RB untuk Instansi Pusat dan Daerah
Dia menyebutkan strategi percepatan reformasi birokrasi daerah terangkum dalam lima poin utama. Pertama, kerja sama dalam membina dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, termasuk mekanisme penghargaan (reward) dan pengakuan (acknowledgement).
Kedua, penguatan kapasitas Tim Asistensi Daerah dan pelaksanaan kerja sama dengan perguruan tinggi, dan berbagai pihak yang kompeten.
BACA JUGA: Menyambut Dubes Jepang untuk Indonesia, Diaz Bicara Reformasi Birokrasi
"Strategi lainnya adalah membangun best practice kabupaten/kota di setiap provinsi dan penyempurnaan alat (tools) evaluasi reformasi birokrasi daerah yang lebih disesuaikan dengan kondisi Pemda," kata Erwan, Jumat (3/12).
Terakhir, adanya penguatan perencanaan dan penganggaran program reformasi birokrasi di daerah yang memadai.
BACA JUGA: Anak Nia Daniaty Bawa Nama KemenPAN-RB, Pak Tjahjo Keluarkan Instruksi Tegas
Erwan juga menjabarkan bahwa kurang optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah dilatarbelakangi oleh empat permasalahan utama. Permasalahan tersebut di antaranya, reformasi birokrasi masih dianggap sebagai formalitas dan pemenuhan administratif, fokus dan lokus reformasi birokrasi belum mengacu pada akar masalah yang ada di daerah, strategi reformasi birokrasi belum terintegrasi, serta komitmen pimpinan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi belum optimal.
“Jadi inilah PR kita, mengapa di tingkat kabupaten/kota pelaksanaan reformasi birokrasi belum sesuai yang diharapkan,” ungkapnya.
Guru Besar Universitas Gadjah Mada ini juga menggarisbawahi bahwa percepatan pelakasanaan reformasi birokrasi bukan hanya kepentingan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah serta komponen lain yang terlibat di dalamnya. Untuk menjamin terwujudnya kolaborasi tersebut, KemenPAN-RB juga akan terus menyempurnakan peta jalan (road map) reformasi birokrasi nasional 2020-2024.
Secara umum, peta jalan reformasi birokrasi nasional 2020 sampai 2024 fokus pada terciptanya tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah serta budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional.
Sementara road map reformasi birokrasi nasional 2020 sampai 2024 tematik fokus pada percepatan penanganan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola pada berbagai program pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya saing Indonesia.
“Komitmen dan kerja sama dibutuhkan agar kita bisa mewudkan visi misi Presiden Jokowi yang ingin birokrasi menghasilkan sesuatu, tidak hanya sekadar sibuk, tetapi yang memberikan dampak langsung pada masyarakat,” pungkasnya.(esy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : Friederich
Reporter : Mesya Mohamad