jpnn.com - JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, di Jakarta, Kamis (5/9), membahas penyelesaian masalah honorer.
Raker kali ini merupakan tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 28 Agustus 2024 yang juga membahas masalah pengangkatan honorer jadi PPPK.
BACA JUGA: DPR: Desember 2024, 1,7 Juta Honorer Jadi ASN PPPK, Pemerintah Setuju
Pada raker kemarin, MenPANRB Azwar Anas memaparkan sejumlah isu strategis terkait peta jalan penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI.
Menteri Anas menjelaskan dalam melakukan penataan tenaga non-ASN, pemerintah menggunakan empat prinsip, yaitu menghindari PHK massal, tidak mengurangi pendapatan yang diterima saat ini, menghindari pembengkakan anggaran, serta dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
BACA JUGA: Ini Pertanda Jumlah PPPK Paruh Waktu Bakal Jauh Lebih Banyak?
“Pemerintah bersama dengan DPR RI selalu berusaha untuk menyelesaikan persoalan terkait tenaga non-ASN melalui diskusi yang dilakukan dalam berbagai rapat koordinasi,” ujar Menteri Anas dalam raker, dikutip dari keterangan resmi Humas KemenPANRB.
“Dukungan dan komitmen bersama ini sangat berarti bagi kami dalam menjalankan tugas-tugas untuk melayani masyarakat dengan lebih baik,” lanjut Anas.
BACA JUGA: Pak Taufik Menjelaskan Estimasi Jadwal Pendaftaran PPPK 2024
Hadir juga di raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, antara lain Plt. Kepala BKN Haryono Dwi Putranto, Plt. Kepala LAN Muhammad Taufiq, Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini, para anggota Komisi II DPR RI, serta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkup Kementerian PANRB, BKN, LAN, dan ANRI.
Kementerian PANRB bersama instansi terkait telah menyusun alur penyelesaian tenaga non-ASN meliputi pemetaan, penyusunan kebijakan, serta penyelesaian dengan pengawasan.
Namun, tidak dipungkiri serangkaian proses penataan tenaga non-ASN atau honorer selama ini masih terkendala oleh beberapa isu.
Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tenaga non-ASN adalah belum optimalnya usulan formasi PPPK yang disampaikan pemerintah daerah sesuai dengan alokasi formasi.
Selain itu, belum terpenuhinya kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan jabatan ASN dan keterbatasan jabatan yang dapat diduduki oleh PPPK juga menjadi hambatan.
“Kendala lainnya adalah keterbatasan alokasi anggaran IP,” ujar Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja.
Lebih lanjut Aba menjelaskan, pengadaan CASN 2024 saat ini tengah berlangsung bagi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pendaftaran CPNS 2024 berlangsung hingga 10 September 2024.
Sementara terkait pengadaan PPPK 2024 prosesnya telah sampai pada tahapan penyusunan kebijakan yang akan menjadi landasan hukum pelaksanaan seleksi PPPK 2024.
Pada dasarnya, Pemerintah telah mengupayakan penyelesaian non-ASN melalui tiga peraturan yaitu Keputusan Menteri PANRB No. 347/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024, Keputusan Menteri PANRB No. 349/2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai PPPK untuk JF Kesehatan, dan Keputusan Menteri PANRB No. 348/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk JF Guru di Instansi Daerah.
“Untuk pengadaaan PPPK, 100 persen kuota diperuntukkan bagi tenaga non-ASN, sementara pelamar umum diakomodasi lewat seleksi CPNS,” ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut juga disepakati agar tenaga non ASN yang terdata dan terdaftar pada database BKN (sebagaimana disepakati bersama antara Pemerintah dan DPR-RI) yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik diangkat menjadi PPPK.
Namun pelamar yang belum mendapat peringkat terbaik dan belum sesuai dengan lowongan formasi, dapat diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu