jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan klarifikasi terhadap kritikan Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Syafrudin yang ditujukan kepada Menperin.
Ahmad Syafrudin menyebut pernyataan Menperin bahwa emisi mobil listrik lebih tinggi dibanding hybrid dan bensin merupakan pendangkalan. Dia juga menuding itu sebagai upaya pemerintah untuk mendorong emisi karbon tahun 2060.
BACA JUGA: Tekan Polusi Udara, Perusahaan Sewa Mobil Ini Adakan Uji Emisi Gratis, Berikut Lokasinya
"Pak Ahmad Syafrudin tidak memahami konteks secara utuh dalam rapat kerja Kemenperin Dekarbonisasi yang dilaksanakan pada 11 Oktober 2023," kata Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kemenperin R Hendro Martono dalam keterangan resminya, Minggu (22/10).
Dia menjelaskan dalam raker dibahas upaya-upaya strategis yang merujuk hasil beberapa studi di antaranya oleh McKinsey and company yang melihat dalam proses pembuatan Baterai BEV mengeluarkan emisi sekitar 40 persen lebih tinggi dibanding hybrid dan bensin karena proses ektraksi mineral Lithium, Kobalt dan Nikel.
BACA JUGA: Inilah Daftar Mobil Listrik di Bawah Rp 500 Juta
Merujuk kajian di atas, Hendro mengatakan untuk mencapai dekarbonisasi ekosistem mobil listrik diperlukan energi listrik yang renewable dengan mengurangi bauran sumber listrik dari fosil baik untuk energi kendaraan listrik juga processing mineral untuk pembuatan baterai itu sendiri.
Dan terpenting juga fasilitas recyling baterai yang tersedia sehingga baterai bekas KBL Berbasis Baterai dapat didaur ulang atau dijadikan energi penyimpanan sekunder, sehingga ekosistem "end to end" dari KBL Berbasis Baterai dapat terbentuk.
BACA JUGA: Lewat Teknologi Buatan Startup, Kemenperin Jembatani Kebutuhan IKM
Selanjutnya, Hendro menyampaikan kajian life cyle emision oleh Polestar dan Rivian tahun 2021 di Eropa, Amerika Utara, dan Asia Pasifik yang dilaporkan pada Polestar and Rivian Pathway Report (2023).
Emisi yang dihasilkan kendaraan listrik lebih rendah, yaitu 39 tonnes of carbon dioxide equivalent (tCO2e), dibandingkan kendaraan listrik hybrid (HEV) sebesar 47 tCO2e, dan kendaraan konvensional atau internal combustion engine (ICE) yang mencapai 55 tCO2e.
Angka emisi ini berbeda tidak terlalu jauh per ton CO2 per Km-nya jika bersamaan bensin yang digunakan lebih bio atau green fuel, imbuh Hendro.
Hendro menekankan bahwa Life Cycle Emissions menunjukan jumlah total gas rumah kaca dan partikel yang dikeluarkan selama siklus hidup kendaraan mulai dari produksi hingga penggunaan dan pembuangan (disposal), ditunjukkan dengan satuan tonnes of carbon dioxide equivalent (tCO2e).
"Masih adanya emisi ini sangat tergantung dari input energi bahan bakar dari hulu maupun hilir (kendaraan itu sendiri) dan secara gradual akan menurun jika bahan input ini dilakukan secara green fuel," terangnya.
Hendro balik mengeritik KBPP Ahmad Syafrudin yang dinilai tidak memahami konteks secara tidak utuh, sehingga disarankan agar melihat roadmap EV yang dibuat Kemenperin.
Juga langkah strategis untuk masuk Net Zero Emision lebih cepat dari target pemerintah tahun 2060 melalui sektor alat transportasi yang mengarah green mobility dengan porsi EV roda dua dan empat yang lebih banyak di tahun 2035 dibanding kendaraan berbahan bakar fosil. Dalam konteks PLTU dan emisi BEV, Hybrid dan ICE yang disebut KBPP tidak salah, yang salah oleh mereka (KBPP) memahami statement Menperin yang sepotong dan tidak utuh, sambung Hendro.
Dalam mendorong percepatan EV, lanjutnya, Kemenpera bersama Menko Marvest saat ini sedang merevisi Perpres 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, agar menarik bagi pabrikan EV untuk masuk ke Indonesia.
Hal ini diperlukan untuk memperkuat supply agar masyarakat juga dapat menikmati kendaraan listrik dengan harga terjangkau.
Selain itu, Pabrik Baterai yang direncanakan mulai beroperasi pada 2025 dapat menekan harga kendaraan EV mengingat cost factor terbesar ada di komponen Baterai imbuh Hendro.
Menurut Hendro, sangat disayangkan KPBB membuat acara diskusi dengan narasi negatif dan cenderung menyudutkan dengan tajuk "Sesat Pikir". Kementerian Perindustrian sebagai pemangku kebijakan senantiasa bekerja keras mewujudkan green mobility, namun beberapa pihak justru mengolah opini dari potongan-potongan pernyataan tanpa disertai pemahaman konteks secara utuh, mendidik dan konstruktif.
Dia menyarankan ke depan dilakukan cros cek sebelum menyampaikan berita dengan narasi destruktif terkait upaya positif yang telah dilakukan oleh pemerintah.
"Kami memiliki kewajiban untuk memberikan koreksi pemberitaan yang dilengkapi dengan naskah teknokratis atas opini yang keliru serta cenderung menyudutkan," pungkas Hendro. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad