JAKARTA - Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tidak mau dipusingkan dengan masih terkendalanya pengesahan anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau di DPRD Provinsi Riau. Deputi Bidang Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Kemenpora RI, Joko Pekik, yang selama ini intens mengurusi masalah PON Riau menyatakan,kendala pengesahan anggaran PON di APBD Riau itu sepenuhnya urusan daerah.
"Tentang APBD menjadi kewenangan daerah," kata Joko kepada JPNN, Jumat (20/7). Djoko menegaskan, PON Riau tetap akan digelar sesuai jadwal sekalipun pengesahan usulan anggaran PON di DPRD Riau molor.
Kalaupun DPRD Riau tak kunjung mengesahkan usulan anggaran PON, Kemenpora sudah mengantisipasinya. "Solusinya, penyelenggaraan tetap seperti rancangan awal, 9 sampai 20 September. Terselenggara dengan standar minimal," tandas Joko.
Seperti diketahui, usulan anggaran pelaksanaan PON dengan nilai lebih dari Rp500 miliar masih terkendala pengesahan di DPRD Riau. Anggaran tersebut baru bisa cair dan digunakan jika DPRD Riau mengesahkan revisi peraturan daerah sebagai payung hukum pengalokasian anggaran tersebut.
Namun sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Riau hingga saat ini belum mengesahkan usulan anggaran tersebut karena trauma dengan kasus suap yang saat ini tengah ditangani KPK. Apalagi, sejumpah DPRD Riau sudah menjadi tersangka kasus suap PON yang kini ditangani KPK.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dzeko Pengganti Ibra?
Redaktur : Tim Redaksi