jpnn.com, JAKARTA - Kemenpora berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan untuk tahun anggaran 2020. .
Raihan WTP ini merupakan yang kedua berturut-turut setelah hampir sepuluh tahun tak meraih predikat yang prestise dan membanggakan bagi sebuah kementerian terkait laporan keuangannya.
BACA JUGA: Pimpinan Komisi X DPR RI Komentari Raihan WTP Kemenpora, Begini Katanya
"Alhamdulillah untuk kedua kalinya laporan keuangan Kemenpora mendapatkan predikat WTP," kata Menpora Amali.
Menurut menteri asal Partai Golkar itu, predikat WTP mungkin hal yang biasa bagi lembaga dan kementerian lainnya. Namun, untuk Kemenpora raihan tersebut merupakan suatu yang istimewa karena menunjukkan ada perbaikan tata kelola di lingkungan Kemenpora.
BACA JUGA: Kemenpora Kembali Raih WTP, Warganet Heboh di Medsos
Pada periode 2015-2016, Kemenpora sempat mendapatkan disclaimer dari BPK, kemudian yang paling bagusnya sejak 2011 lalu, ialah mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Saya kira ini adalah capaian yang luar biasa bagi kami yang ada di Kemenpora. Kita tahu, sebelumnya hampir sepuluh tahun Kemenpora tidak bisa mendapatkan penilaian laporan keuangan dari BPK dengan WTP,"
"Tapi alhamdulilah, tahun 2019 dan 2020 Kemenpora bisa mendapatkan penilaian tersebut. Ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi Kemenpora," kata Menpora Amali.
Dia menegaskan, capaian itu bukan karena kerja menteri saja, tapi juga karena hasil kerja semua pejabat yang ada di Kemenpora. Mulai dari Seskemenpora, Deputi, Asisten Deputi, Kepala Biro, Tenaga Ahli, Staf Ahli, Staf Khusus dan seluruh awak Kemenpora.
"Semua, kami bekerja sama mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat paling bawah. Kami sudah punya komitmen untuk memperbaiki tata kelola di Kemenpora ini. Alhamdulillah, kami mendapatkan penilaian WTP lagi, mudah-mudahan ini bisa dipertahankan," tuturnya.
Amali mencontohkan dengan salah satu program bantuan fasilitas pada cabang-cabang olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional.
Kali ini, bantuan itu diberikan secara terbuka, tidak ada lagi negosiasi dalam bentuk apapun. Bahkan, dana yang diberikan, diusulkan, dan disetujui juga diumumkan ke berbagai media.
"Itu demi prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, dan tentu teman-teman bisa memantau pelaksanaannya di lapangan. Namun, karena sekarang Covid-19, tidak mungkin kami agendakan seremoni pemberian bantuannya seperti yang sebelum-sebelumnya," terangnya. (dkk/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Muhammad Amjad