jpnn.com, PALEMBANG - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) mengatakan akan memperbanyak penggunaan aspal karet dalam pembangunan jalan di Kota Lahat.
Sebelum mendapat perintah langsung dari Presiden Joko Widodo untuk menggunakan aspal karet, ternyata Kementerian PU Pera sudah gunakan aspal jenis tersebut di jalan nasional di kawasan Muara Beliti-Tebing Tinggi-Batas Kota Lahat sepanjang 5,431 km pada 2018.
BACA JUGA: Hutama Karya Tandatangani PPJT Ruas Tol Pekanbaru-Padang
Sementara tahun depan, rencananya Kementerian PU Pera mengggunakan di dua lokasi. Yakni di ruas jalan Muara Beliti-Tebing Tinggi-Batas Kota Lahat sepanjang 2,8 km dan di ruas jalan Prabumulih-Beringin-Baturaja sepanjang 17,25 km. Tahun ini juga, jumlah karet yang terserap sebanyak 1.248 ton.
Kepala Balai Besar Pengelolaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah V, Kiagus Syaiful Anwar, mengatakan, komposisi penggunaan bahan karet brown crepe sekitar 7 persen dari aspal karet atau sebanyak 81 ton karet alam per kilometernya.
BACA JUGA: Satu Penjambret Pejabat KemenPUPR di Kota Tua Ditangkap
Dijelaskan Syaiful, penggunaan aspal karet dipilih lantaran kualitasnya lebih baik ketimbang aspal minyak PEN 60 yang biasa dipakai. “Aspal minyak memiliki tingkat deformasi atau stabilitas dinamis sebesar 492 pass/mm. Sedangkan untuk aspal karet, tingkat deformasinya sebesar 1.909 pass/mm,” paparnya saat ditemui di kantornya, kemarin (30/11).
Selanjutnya untuk tingkat fatig atau retak lelahnya, aspal minyak memiliki kadar 750 ribu. Sementara aspal karet sebesar 1,650 juta. “Dari ketahanan suhu juga lebih besar aspal karet, yakni sebesar 2.645 Mpa. Lebih tinggi ketimbang aspal minyak yang mencapai 2.454 Mpa,” kata Syaiful.
BACA JUGA: Ruas Tol Brebes Timur-Pemalang Siap Untuk Mudik 2018
Namun dari sisi harga, sebut dia, aspal karet lebih mahal 37 persen ketimbang aspal minyak PEN 60. Dimana harganya mencapai Rp1.808.738 per ton. Sementara aspal minyak harganya mencapai Rp1.322.350 per ton. “Sesuai dengan kualitasnya. Sehingga kami memutuskan untuk mencobanya di beberapa ruas jalan,” bebernya.
Syaiful mengaku, penerapan penggunaan aspal karet tidak hanya atas dasar perintah dari Presiden Joko Widodo semata. Jauh sebelum itu, ungkap dia, pihaknya telah melakukan berbagai penelitian. “Penggunaannya juga sudah dilakukan di beberapa ruas jalan di Sumsel,” ucapnya.
Syaiful menegaskan nantinya harga karet yang dibeli dari petani mencapai Rp8 ribu per kg. Karet dari petani tersebut memiliki kadar karet kering (K3) sebesar 55-60 persen. Pembelian karet dari petani dilakukan oleh pabrik yang memproduksi brown crepe. Kementerian nantinya akan menunjuk pabrik yang menyuplai bahan brown crepe kepada Kementerian PU. Syaratnya, pabrik wajib mencantumkan Surat Keterangan Asal Brokat (SKAB) dan kuitansi pembelian dari petani atau KUD. “Jika tidak ada kedua syarat itu, kami tidak mau membelinya,” tegas Syaiful.
Sehingga, petani karet asal Sumsel ataupun di daerah lainnya akan terbantu dengan kebijakan tersebut. Produksinya bisa terserap. Apalagi dua tahun ke depan, pihaknya bakal menyerap sebanyak 150 ribu ton aspal karet atau setara 10.500 ton karet kering atau sekitar 21 ribu ton bokar. Guna mengawasi kualitas produk, pihaknya akan bekerjasama dengan Tim Balai Peneliti Karet Sembawa. Nantinya, mereka bertugas untuk memastikan karet yang dibeli sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Proses pengawasan kualitas (quality control) akan dilakukan dua kali. Yakni pada saat brown crepe tiba di gudang penyimpanan dan pada saat brown crepe akan dikeluarkan dari gudang penyimpanan. “Selain itu, kami juga akan menggandeng Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah serta Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan dalam pengawasan proses pembelian karet. Sehingga meminimalisir kecurangan, baik dari produsen maupun pihak lainnya yang terlibat dalam penerapan program ini,” terangnya.
Terkait harga karet, Syaiful menuturkan, hanya akan membeli karet petani seharga Rp8 ribu per kg. Bukan Rp10.500 seperti yang diungkapkan Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel beberapa waktu lalu. “Itu kan hanya usulan. Seluruh pihak manapun boleh mengajukan usulan. Tapi kami tetap di harga Rp8 ribu sesuai yang diinstruksikan Presiden. Harga itu juga sudah melalui kajian serta survei. Dimana harga karet di tingkat petani saat ini berkisar Rp6 ribuan per kg. Artinya masih lebih tinggi dari harga pasaran,” ucapnya.
Syaiful mengungkapkan, pengembangan produk dari karet juga nantinya akan menyasar ke komponen infrastruktur pendukung jalan lainnya. Seperti trotoar. Karena saat ini trotoar masih menggunakan bahan beton yang mudah hancur jika terjadi tabrakan. “Trotoar ini nantinya akan dilapisi karet juga sebagai peredam. Sedang dikembangkan ke arah sana,” ucapnya.
Terpisah, Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (P2HP) Dinas Perkebunan Sumsel, Rudi Alpian menerangkan, harga beli karet untuk pembuatan brown crepe yang ditawarkan Kementerian PU Pera sebesar Rp8 ribu jauh dari harga di pasaran. Untuk pembuatan brown crepe dibutuhkan karet dengan kualitas tinggi. Yakni dengan K3 sebesar 55-60 persen. Dengan harga yang ditawarkan, Rudi tidak menjamin pabrik bisa mendapatkan karet dengan kualitas tersebut.
“Harga karet berdasarkan FOB (Free on Board) saat ini berkisar Rp8.000-Rp8.699 per kg untuk karet berusia satu minggu. Sementara untuk yang dua minggu, berkisar Rp10.000-Rp10.600. Artinya harga sebesar Rp8 ribu tidak sanggup memenuhi kualitas karet yang diinginkan,” terangnya.
Kalaupun dipaksakan, sambung Rudi, dirinya khawatir pabrik akan menerima karet yang kualitasnya jauh dari yang diinginkan. Selain itu, banyak petani yang tergabung dalam Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) menjadi kecewa lantaran harganya tidak sebanding. “Buat apa mereka gabung dengan organisasi dan menjaga kualitas kalau harganya segitu. Itu kan malah tidak mendidik. Presiden juga saat kunjungannya ke sini bertanya dengan petani yang tidak bergabung dalam UPPB. Sehingga, didapatlah harganya sebesar Rp6 ribu,” ungkapnya.
Untuk itu, ungkap Rudi, pihaknya akan mencoba melakukan pertemuan kembali dengan pihak BBPJN ataupun Kementerian PU Pera mengenai standar harga beli karet petani. “Katanya mereka (BBPJN) akan rapat dengan TP4D atau BPKP. Kalau harapan petani sendiri harga 1 kg karet bisa sama dengan 1 kg beras,” pungkasnya. (kos/ce1)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berantas Pungli Jembatan Timbang, Menhub Gandeng KemenPuPR
Redaktur & Reporter : Budi