jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Sosial menangkis isu adanya pejabat eselon I di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang menerima bantuan sosial atau bansos.
Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa pun meminta Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan nama-nama pejabat yang terdaftar sebagai penerima bansos tersebut.
BACA JUGA: Tolak Bansos Judi Online, HNW: Pemerintah Harus Satu Sikap Selamatkan Indonesia
"Makanya, sudah, daripada banyak perdebatan, lebih baik sebutkan saja. Nanti kami juga bisa tahu siapa yang mengusulkan nama itu," kata Don di Jakarta Timur, Jumat (21/6).
Menurut Don Rozano, persoalan pejabat Kementerian PPN/Bappenas sudah pernah disampaikan pada 2021 dan 2023. Isu itu kembali muncul pada Juni 2024.
BACA JUGA: Respons Suharso Soal Desakan Elite PPP Mundur: Saya Gak Ngurusin
Namun, sampai saat ini Suharso belum pernah menyampaikan informasi resmi kepada Kemensos terkait persoalan itu.
Nama pejabat eselon I yang dimaksud Suharso juga tidak pernah diungkapkan kepada Kemensos.
BACA JUGA: Satgasus Bareskrim Polri Dampingi Kemensos Periksa Sejumlah Pegawai Dinsos Lamongan
"Jadi, kalau memang ada, kami manusia biasa, ya, sampaikan kepada kami. Masa 2021 sampai 2024, tiga tahun lo, begitu kan. Seperti begitu lo gampangannya," tuturnya.
"Tolong, ini penting. Dari kami kalau mau berberes, ya, berberes. Namun, dengan cara memperbaikinya yang sudah dilakukan," imbuh Don Rozano.
Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos Agus Zainal Arifin mengatakan Kemensos sudah mengecek ulang keberadaan nama-nama pejabat struktural eselon I dan II di Kementerian PPN/Bappenas dalam data penerima bansos.
Hasilnya, tidak ditemukan satu pun pejabat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos.
"Hasil pengecekan tidak ditemukan adanya pejabat eselon I maupun eselon II dalam DTKS yang aktif atau menerima bansos dari Kementerian Sosial," kata Agus.
Sebelumnya, Suharso Monoarfa menyebut saat ini penyaluran bansos masih kerap tidak tepat sasaran.
Dia mengatakan pejabat eselon I di lingkup kementeriannya ada yang terdaftar dan menerima bansos dari pemerintah.
"Eselon I di Bappenas itu bisa menerima bansos, aneh kan. Dan sampai sekarang saya kira masih terima," kata dia, dalam Peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi, di Jakarta, Kamis (20/6). (mcr8/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Kenny Kurnia Putra