Kemensos Tingkatkan Koordinasi Perbaikan Data untuk Percepatan Bantuan

Rabu, 17 Maret 2021 – 23:13 WIB
Kemensos meningkatkan koordinasi perbaikan data untuk melakukan percepatan bantuan sosial. Foto: Humas Kemensos

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat perbaikan data yang menjadi basis penentuan sasaran bantuan tunai.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, percepatan perbaikan data diperlukan untuk mengejar target penyaluran bantuan tunai Maret dan April depan.

BACA JUGA: Komisi VIII Dukung Langkah Kemensos Tangani Bencana

“Kemensos bekerja intensif mendorong perbaikan data dengan berkoordinasi dengan daerah, sehingga diharapkan bantuan segera bisa sampai dan tepat sasaran,” kata Mensos Risma usai mengikuti Rapat Terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri, di Istana Negara, Jakarta (17/3).

Risma menyebutkan, tahun ini pemerintah melalui Kementerian Sosial RI menyalurkan tiga bantuan tunai.

BACA JUGA: Orang Tua Alami Keterbatasan Fisiologis, Kemensos Salurkan Bantuan untuk Risal

Dia memerinci, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako untuk 18,8 juta KPM, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta KPM.

Pada ratas tersebut, Risma mengaku terus berkoordinasi dan mendorong daerah memenuhi kuota data.

BACA JUGA: Kemensos Percepat Pemberdayaan KAT Melalui Kemitraan

“Beberapa bulan terakhir, kami lakukan perbaikan dan evaluasi data dengan daerah, bank penyalur, maupun PT Pos Indonesia. Hasilnya, saat ini kami temukan jumlah sasaran BPNT/Program Sembako sebanyak 13.228.513 KPM, PKH sebanyak 8.907.446 KPM, dan BST 8.428.327 KPM,” kata dia.

Mensos menyatakan, beberapa daerah belum 100 persen memadankan data Kemensos dengan kependudukan, sehingga ada ketidaksesuaian. Risma menyebut mempercepat sinkronisasi data dengan melakukan jemput bola.

Menurut dia, pihaknya menurunkan staf untuk bekerja sama dengan 514 kab/kota dalam mempercepat pemadanan data.

Bahkan, lanjut dia, kerja sama juga dilakukan dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, sehingga masyarakat di kawasan terluar, tertinggal dan terpencil (3T), di seluruh pelosok tanah air, termasuk di Sumatera, Kalimantan dan Papua terjangkau.

“Kenapa ini harus dilakukan? Karena data yang kita keluarkan harus benar-benar betul. Namun kami ingin sampaikan dari data kekurangan tadi, akan kami penuhi,” ujar dia.

Dia juga memaparkan, setelah ratas Kemensos diizinkan untuk melakukan percepatan tersebut.

"Misalkan BPNT/Program Sembako dengan 18,8 juta KPM. Kita akan penuhi karena banyak usulan baru dari daerah. Untuk pengganti yang meninggal dan sebagainya. Untuk itu kami tetap menunggu daerah untuk usulan-usulan tersebut,” imbuh Risma.

Risma berharap, dengan percepatan data maka penyaluran bantuan tunai Maret bisa realisasikan pada minggu keempat. Kemudian, target untuk April, dapat dicairkan pada akhir bulan Maret.

“Sehingga masyarakat bisa melakukan pembelanjaan sesegera mungkin,” ujar dia.

Dia mengatakan juga, penyaluran bantuan tunai seluruhnya menggunakan uang elektronik atau sistem non tunai melalui bank-bank milik negara Himbara, dan PT Pos.

“Sekali lagi kami mohon daerah bisa mendukung program ini sehingga pencairan untuk bulan April yang akan kita berikan di minggu terakhir Maret bisa terealisasi dengan baik,” ungkap dia.

Menurut dia, hal itu karena Kemensos hendak menyalurkan bantuan dari data yang kurang tersebut pada minggu terakhir Maret. “Ini termasuk realisasi bulan April sehingga kami bisa bantu seluruh warga di seluruh Indonesia,” ungkap dia.

Khusus untuk kawasan 3T, sambung Risma, akan dilakukan Kemensos secara parallel. Petugas Kemensos sedang melakukan perekaman dengan mendatangi kawasan tersebut.

“Saat ini petugas Kemensos ada di beberapa daerah, termasuk Papua bekerja sama dengan Universitas Cendrawasih dan perguruan tinggi di sana untuk melakukan verifikasi data,” ujar Risma.

Seperti diketahui, Mensos Risma melakukan Rapat Terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri, di Istana Negara, Jakarta (17/3). Secara umum, rapat menekankan tentang pentingnya mendorong perbaikan dan sinkronisasi data penerima manfaat dengan daerah. (ikl/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Redaktur & Reporter : Elvi Robia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler