jpnn.com, PONTIANAK - Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong tercapainya swasembada protein hewani.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) I Ketut Diarmita mendorong Provinsi Kalimantan Barat untuk mengembangkan potensi ternak lokal secara terpadu.
BACA JUGA: Program Ini Bawa Indonesia Jadi Lumbung Pangan Dunia
"Saat ini kami terus mendorong pengembangan ternak lokal secara terpadu. Target kami tidak lagi hanya mewujudkan swasembada daging sapi, tetapi swasembada protein hewani,” ungkap Ketut saat memberikan materi pada eminar nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura di Pontianak, Sabtu (18/3).
Ketut meminta kepada seluruh civitas akademika Univertitas Tanjung Pura aktif mendorong pengembangan potensi ternak lokal terpadu di Kalimantan Barat yang berbasis aplikasi teknologi dalam mendukung diversifikasi kebutuhan protein hewani.
BACA JUGA: Indonesia Berhenti Impor Beras, FAO Tertarik Belajar
"Teknlogi itu banyak di perguruan tinggi sehingga harus disebarkan ke masyarakat untuk dapat diimplementasikan”, kata Ketut.
Menurutnya, kebijakan sektor peternakan saat ini diarahkan untuk membangun kedaulatan pangan sebagai implementasi butir ketujuh dari Nawacita Pemerintahan Presiden Jokowi.
BACA JUGA: Di Sulsel, Modal Rp 1 Miliar Bisa jadi 3 Triliun
Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, kedaulatan pangan didefinisikan sebagai hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
“Secara umum, sumber protein hewani asal ternak di masyarakat Indonesia telah mengalami diversifikasi, sehingga tidak tergantung pada satu macam sumber protein” kata Ketut.
Hal ini dapat dilihat dari data partisipasi konsumsi pangan hewani masyarakat Indonesia periode 2011-2014.
Dari periode itu terlihat partisipasi masyarakat Indonesia untuk mengonsumsi protein sudah semakin meningkat.
“Partisipasi konsumsi masyarakat untuk kelompok pangan hewani asal ternak pada tahun 2014 terhadap komoditas daging sapi sekitar 23 persen, daging unggas 48,75 persen, dan telur sekitar mencapai 83 persen,” ungkapnya.
Pada kesempatan ini, Ketut bersama dengan Kepala Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat Abdul Manaf Mustafa, beserta Tim Inseminator melakukan kunjungan lapang di Desa Bontang Jaya, Kabupaten Kubu Raya Pontianak untuk berdialog langsung dengan petugas dan peternak, serta sekaligus melakukan inseminasi buatan (IB).
Kegiatan IB massal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam penerapan teknologi tepat guna yang menjadi pilihan utama untuk peningkatan populasi dan mutu genetik sapi.
“Kegiatan IB ini untuk menyebarkan bibit unggul dengan biaya yang murah, mudah dan cepat, serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para peternak karena adanya kelahiran pedet nantinya” ungkap Ketut.
Hal ini sesuai dengan fokus kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan nasional tahun 2017.
Yaitu, paya kusus sapi ndukan wajib bunting (UPSUS SIWAB) yang merupakan suatu kegiatan terintegrasi dalam rangka percepatan pencapaian target kelahiran sapi dan kerbau secara masif dan serentak.
"Target tiga juta ekor sapi bunting harus bisa dicapai, sehingga untuk mensyukseskan pencapaiannya, kita perlu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal dan peran aktif dari semua pihak, baik petugas, masyarakat dan akademisi diharapkan untuk mendukungnya," ujar Ketut.
Ketut beranggapan, petugas merupakan ujung tombak dalam menyukseskan UPSUS SIWAB.
Kunjungannya ke lapangan juga sekaligus dilakukan untuk memotivasi para Iinseminator agar bersemangat dalam menjalankan tugasnya di lapangan.
Pihaknya juga sangat mengapresiasi usaha-usaha yang telah dilakukan, baik oleh Pemda Kalbar, petugas inseminator dan petugas di lapangan, serta kerja keras para kelompok peternak untuk terus meningkatkan populasi sapi potong.
Ketut menegaskan, hal-hal penting yang perlu diperhatikan untuk menyukseskan Upsus Siwab yaitu perbaikan sistem manajemen reproduksi melalui pemeriksaan status reproduksi dan gangguan reproduksi, pelayanan IB dan kawin alam, pemenuhan semen beku dan N2 cair, pengendalian betina produktif dan pemenuhan hijauan pakan ternak dan konsentrat.
Untuk itu, Ketut meminta Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat dapat memanfaatkan lahan-lahan yang tersedia, tetapi belum dimanfaatkan untuk ditanami hijauan makanan ternak (HMT) seperti indigofera.
"Dinas perlu melibatkan dan mengajak mahasiswa untuk menanam hijauan pakan ternak. Jadikan lahan-lahan tidur sebagai tempat praktik bagi mahasiswa,” imbau Ketut.
Selain itu, Ketut mengajak para peternak untuk dapat memanfaatkan bantuan premi asuransi yang sudah diluncurkan pemerintah sejak tahun 2016.
"Adanya asuransi ternak sapi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh peternak untuk menjamin keberlangsungan usahanya, karena memungkinkan untuk digunakan sebagai agunan bila memerlukan pinjaman uang untuk modal usaha” tutur Ketut.
Kepala Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat Abdul Manaf Mustafa dalam paparannya menyampaikan, konsumsi protein hewani per kapita provinsi Kalimantan Barat sebesar 2,61 kilogram per kapita per tahun.
Kebutuhan protein hewani di Provinsi Kalbar dipenuhi dari daging ayam, daging babi dan telur yang telah swasembada.
Kebutuhan daging di Kalbar sebanyak 82.989 ton dengan kontribusi dari Unggas sebanyak 55.602 ton atau 67 persen), babi (15.846 ton, 19 persen), sapi (7.636 ton, 9,2 perse), kambing (3.863 ton, 4.7 persen), dan lain-lain (42 ton, 0,1 persen).
Sedangkan populasi sapi saat ini masih kecil. Berdasarkan data statistik peternakan Provinsi Kalbar tahun 2015 sebanyak 156.943 ekor dengan jumlah pemotongan sebesar 53.611 ekor.
Untuk pemenuhan kebutuhan, sekitar 38 persen dari sapi bakalan yang didatangkan dari Madura, Jawa Timur.
"Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar saat ini terus berusaha untuk meningkatkan populasi sapi di tingkat peternak," ujar Abdul.
Abdul mengungkapkan dengan sumber daya dan situasi kondisi Kalbar yang aman terhadap ancaman penyakit hewan menular strategis (PHMS), Kalbar mempunyai peluang untuk dapat menjadi wilayah sumber ternak untuk mensuplai kebutuhan nasional.
Menurutnya, populasi betina di Provinsi Kalbar tahun 2017 sebanyak 97.751 ekor.
Sedangkanbetina yang produktif sebanyak 63.417 ekor dengan target IB (akseptor) sebesar 36.373 ekor dan penanganan ganguan reproduksi (Gangrep) sebanyak 1.011 ekor.
"Kami akan terus dorong kinerja para petugas, untuk dapat bekerja secara sungguh-sungguh dan dapat mensukseskan pencapaian target UPSUS SIWAB yang telah ditetapkan tersebut”, ungkapnya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inilah Bentuk Dukungan Menristek untuk Sektor Pertanian
Redaktur : Tim Redaksi