jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) Nasional 2017, Selasa (30/5). Acara ini digelar untuk mamacu pengembangan infrastruktur, penguatan investasi, peningkatan produksi, dan ekspor pangan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan sejauh ini pihaknya sudah menunjukkan peningkatan dalam berbagai hal di sektor pertanian. Namun, hasil tersebut harus kembali digalakkan.
BACA JUGA: Petani dan DPD RI Mengadu ke Kementan Terkait Harga Bawang
"Capaian tahun ketiga pemerintahan cukup menggembirakan saat ini. Kami telah tunjukan pada dunia bahwa Indonesia bisa konsumsi beras tanpa impor ini tahun kedua," kata Amran di Kementan, Jakarta Selatan.
Dia menambahkan, pada tahun ini, pencapaian hasil beras mencapai 19 juta ton. Keuntungan yang didapat senilai Rp 36 triliun. Sedangkan modalnya, kata dia, meningkat pada kisaran Rp 7 triliun dari anggaran sebelumnya.
BACA JUGA: Toko Tani Indonesia Center Diserbu Warga
"Jagung ada juga kenaikan, dulu impor sampai hari ini tidak ada impor lagi. Kenaikan empat juta ton," kata dia.
Amran menilai, anggaran Kementan pada dulunya berkomposisi 35 persen untuk petani, sedangkan 65 persen untuk operasional pada institusinya. Namun, kata dia, setelah menjabat sebagai menteri, hal itu pun di balik.
BACA JUGA: Menteri Amran: Gajahnya Sudah Diselesaikan, Tinggal Ayamnya
"Kemudian kami balik, moratorium cat kator, perbaikan kantor diminimalisasi," tandas dia.
Seperti diketahui, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) Nasional 2017 ini merupakan tindak lanjut dari pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Pm-Musrenbangtan) Nasional 2017 yang telah dilaksanakan pada tanggal 17-19 Mei 2017 di IPB International Convention Center, Bogor.
Kesepakatan target dan Iokasi kegiatan terpilih yang disusun sesuai sasaran prioritas nasional ketahanan pangan dan prioritas nasional terkait lainnya.
Kesepakatan sasaran produksi komoditas strategis, lokasi, volume, biaya per unit, dan alokasi anggaran per provinsi atau kabupaten atau kota sebagai bahan utama menyusun Rencana Kerja Kementerian Pertanian TA 2018.(Mg4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kementerian Pertanian Akhirnya Raih Opini Tertinggi WTP
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga