jpnn.com, BOGOR - Kementerian Pertanian atau Kementan kembali menggelar rapat koordinasi upaya khusus padi, jagung dan kedelai (Upsus Pajale) di Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/9).
Dalam rapat ini, Kementan mengundang Dinas Pertanian Kabupaten, Kodim, dan Tim Upsus guna menyamakan langkah dalam percepatan tanam September ini.
BACA JUGA: Kementan Galakkan Pestisida Hayati Ramah Lingkungan
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi mengingatkan kembali agar dilakukan percepatan tanam bulan September. Bulan ini target harus terpenuhi, bahkan bagi wilayah yang minus bulan Agustus lalu agar ditambahkan untuk bulan ini.
"Alasannya tak lain karena luas tanam bulan September akan tercatat di produksi tahun 2019 ini. Jadi kalau tanamnya Oktober ya lewat, nanti akan tercatat di tahun berikutnya," ujar Suwandi dalam rakor tersebut.
BACA JUGA: Musim Kemarau, Luas Tanam Padi Sumsel Optimistis Capai 200.000 Hektar
Sebagai gambaran, hasil evaluasi luas tambah tanam (LTT) secara keseluruhan perbandingan pertanaman Mei sampai Juli antara 2019 dengan 2018 meningkat. Artinya musim kemarau bisa disiasati oleh Kementan untuk memanfaatkan lahan yang ada. Namun begitu, menurut Suwandi hal ini tidak lantas membuat lengah.
"Saya sangat berharap pada provinsi Jabar ini karena disini adalah salah satu penyangga pangan nasional, jadi ya harus ada langkah serius," ucapnya.
BACA JUGA: Kementan Perketat Pengawasan Peredaran Pupuk Bersubsidi
Suwandi menyebutkan, ada beberapa strategi yang harus dilakukan untuk mengejar bulan September ini. Sebagaimana diketahui prediksi BMKG masih akan kering di bulan ini. Pertama, untuk petugas Dinas Pertanian Suwandi meminta agar segera melengkapi dan mengirimkan usulan penerima bantuan.
"Langkah konkritnya kami akan mengadakan pertemuan dengan penyedia benih jadi bapak ibu semua bisa langsung melakukan kontrak," sebutnya.
Kedua, lanjutnya, Kementan terus sinergi dengan TNI. Para Babinsa diminta mengawal dan melacak lokasi lahan yang mengalami kekeringan dan punya potensi ketersediaan air.
"Kementan akan bantu berikan anggaran untuk membuat sumur pantek atau dangkal dan bantuan pompa, untuk itu segera bersurat ke Ditjen PSP dan mengusulkan kepada kami," kata Suwandi.
Ketiga, bagi petugas PDPS Suwandi menghimbau untuk memperbaiki datanya dan mengentri segera kekurangan datanya. Gunakan aplikasi ArcGIS yang berbasis android untuk monitoring pemetaan secara realtime melalui smartphone pendataan standingcrop dan lahan sawah.
"Kami akan ajarkan bagaimana penggunaannya setelah ini nanti. Selanjutnya, saya ingin semua bisa memanfaatkan asuransi pertanian dari Jasindo khususnya untuk petani jagung dan padi. Seperti yang kita tahu usahatani ini kan penuh resiko alam, jadi asuransi agar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya," ujarnya.
Di tempat yang sama Pabandia III Kodam III Siliwangi Letkol E Suhara menyatakan dukungannya dalam pengawalan Upsus Pajale, melaksanakan gerakan tanam maupun mengolah lahan dan alsintan. Untuk para Dandim, dia meminta agar menugaskan babinsa melakukan pengontrolan kegiatan pompanisasi lahan kering guna memastikan lahan terairi.
"Kementan sekarang ada program gerakan olah tanah, dimana semua biaya difasilitasi. Penyediaan pompa, traktor bahkan BBM nya juga, nah tugas kita tinggal bagaimana mendorong petani dan melakukan pengawalan seintensif mungkin," tegas Suhara.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat Hendri Jatnika pun sangat mendukung langkah Kementan. Provinsi Jabar mengalami kemarau dan tantangan alih fungsi lahan, tetapi masih ada harapan karena masih ada panen di musim kemarau ini.
"Untuk itu saya sampaikan ke seluruh kabupaten agar kita jangan menelantarkan lahan yang merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat kita. Optimalkan untuk segera ditanami karena lahan kita lahan subur," tuturnya.(cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hasil Kerja Keras Kementan Terlihat Nyata, Ekspor Meningkat Tajam
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan