jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pertanian membantah adanya kabar tentang penarikan ribuan traktor bantuan untuk petani yang diserahkan Presiden Joko Widodo di Ponorogo, Jawa Timur pada 6 Maret lalu. Sebab, yang terjadi bukan penarikan tetapi pencatatan administrasi karena traktor itu tidak bisa dimiliki secara pribadi.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Sumardjo Gatot Irianto dalam rilis ke media di Jakarta, Kamis (26/3), justru menjamin para petani pasti akan mendapatkan traktor bantuan itu. Sebab, pengadaan traktor itu merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan kedaulatan pangan dan sudah dianggarkan dalam APBN-Perubahan 2015.
BACA JUGA: Qantas Air Beri Harga Khusus dan Tiket Gratis ke Australia
“Pemerintah benar-benar serius dalam melaksanakan program kedaulatan pangan serta menyejahterakan para petani. Tentunya program yang disiapkan akan ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara,” ujar Gatot.
Ia merincikan, dalam APBN-P 2015 memang sudah dianggarkan pengadaan sekitar 20.000 unit traktor roda dua untuk dibagi-bagikan kepada petani di berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah itu meningkat dari APBN 2015 tinggalan pemerintahan sebelumnya yang hanya menganggarkan engadaan 9.000 traktor. Selain itu, ada pula rencana pengadaan 500 unit traktor beroda empat biasa dan 1000 unit traktor beroda empat besar.
BACA JUGA: Jangan Ada Kesan Bayar Pajak seolah Dikejar Debt Collector
Gatot menambahkan, proses distribusi dan serah terima traktor itu sudah dilakukan di beberapa daerah seperti Ngawi, Sukoharjo, Subang, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sumatera. Hanya saja, lanjutnya, perlu proses administrasi sehingga belum semua traktor didistribusikan.
"Karena administrasinya belum lengkap, makanya barangnya juga ditahan dulu di situ. Jadi sama sekali tak ditarik atau dibawa. Itu pasti akan diserahkan ke petani," kata Gatot.
Setelah proses administrasi tuntas, maka traktor pun akan dibagi-bagikan ke petani. "Sehingga tidak menjadi milik pribadi. Tapi secara administrasinya sedang didata," tandasnya.(ara/jpnn)
BACA JUGA: PT Timah Anggarkan Capex Rp 1,2 triliun
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lagi, Pengamat Politik Diangkat jadi Komisaris Utama
Redaktur : Tim Redaksi