jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mulai memetakan potensi ketersediaan daging sapi dan kerbau lokal agar estimasi ketersediaan ternak hidup maupun daging terukur berdasarkan dinamika populasi pada tingkatan daerah.
Menurut Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Fini Murfiani, fungsi pemerintah dalam kebijakan publik supply demand merupakan aktivitas yang melibatkan lintas sektoral. Keseimbangan supply demand komoditas ternak sapi dimaksudkan sebagai salah satu fungsi dari kebijakan publik yaitu fungsi stabilisasi supply (penyediaan) yang terkait juga dengan fungsi alokasi dan distribusinya terhadap permintaan (demand).
BACA JUGA: Kementan: NTP Agustus Naik Karena Peningkatan Produktifitas Pertanian
“Ditjen PKH bertanggung jawab pada aspek supply (ketersediaan) bahan pangan asal ternak,” ungkap Fini saat memberikan arahan pada Pertemuan Perhitungan Penyediaan Dan Kebutuhan Daging Sapi dan Kerbau Lokal di Bogor, Selasa (3/9).
Dalam memperhitungkan potensi ketersediaan daging sapi dan kerbau, keberadaan ternak yang tersebar di 34 provinsi ini bisa dipetakan, baik daerah sentra produsen maupun konsumen. Daerah konsumen membutuhkan pasokan dari sentra produksi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, horeka, dan industri olahan.
BACA JUGA: Kementan dan Korem Lampung Genjot Percepatan Tanam Padi
BACA JUGA: Kementan: NTP Agustus Naik Karena Peningkatan Produktifitas Pertanian
Fini menyampaikan, saat ini daerah konsumsi utama daging sapi adalah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, tetapi seiring waktu telah terjadi perubahan perdagangan ternak. Pola perdagangan ternak sapi/kerbau antarpulau dan provinsi demikian dinamis dan berkembang pesat.
BACA JUGA: Pasar Jepang Minati Tongkol Jagung Sumatera Utara
Fini melanjutkan, bahwa dengan telah tumbuhnya daerah baru yang dianggap sebagai emerging market seperti beberapa daerah di Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera, menunjukkan pergeseran dan perubahan pola konsumsi sehingga terlihat pembelokan arus perdagangan ternak sehingga awalnya dikirim dari daerah sentra sapi potong ke wilayah Jabodetabek bergeser ke wilayah tersebut.
Terkait penghitungan ketersediaaan untuk data komoditas peternakan, Sekretaris Ditjen PKH, Nasrullah mengatakan, data peternakan dan keswan yang dimiliki harus berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perlu diterapkan satu metodologi dalam hal pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data peternakan baik di pusat maupun dinas peternakan/dinas yang melaksanakan fungsi pembangunan peternakan di Provinsi, dan kabupaten/kota apalagi kedepan diterapkan Satu Data Indonesia.
"Kami minta komitmen petugas data baik pusat dan daerah untuk bekerja optimal agar mendapatkan data akurat, valid, dan berkualitas," kata Nasrullah.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan BPS Hasnizar Nasution menegaskan, yang sering menjadi permasalahan dalam pendataan.
Untuk itu, Presiden telah menugaskan BPS membuat ‘Satu Data’ agar terwujud data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan mudah diakses oleh pengguna. "Data sangat penting untuk pelaksanaan perencanaan, evaluasi, dan perbaikan tata kelola pemerintah kedepan,” tambah Hasnizar. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Air Berlimpah, Petani di Jasinga Bogor Bisa Tanam Tiga Kali Setahun
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan