jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan peremajaan sawit pada 2021 sebesar 180 ribu hektare.
Angka tersebut sama dengan target 2020 maupun pada 2022 dengan potensi peremajaan sawit rakyat kurang lebih mencapai 2,78 juta hektare.
BACA JUGA: Pemkot Jakarta Utara Dukung Pengembangan Program P2L Kementan
Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Kasdi Subagyono menjelaskan peremajaan sawit perlu dilakukan mengingat total luasan sawit saat ini mencapai 16,38 juta hektare.
Lahan tersebut tersebar di setiap provinsi wilayah barat Indonesia, termasuk juga Papua. Adapun total luasan sawit rakyat saat ini mencapai 6,94 juta hektare.
BACA JUGA: Kementan: Peluang Ekspor Beras ke Mancanegara Terbuka Lebar
"Potensi PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) 2,78 juta hektare, sebarannya dominan ada di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kenapa? karena di sana kebun sawit kita pertama kali dibangun," ujar Kasdi dalam rapat dengan pendapat bersama Komisi IV DPR RI dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Selasa (30/3).
Menurut Kasdi, Kementan melakukan bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi peremajaan sawit, agar terjadi pemerataan di lokasi sentra sawit.
Diharapkan, ke depan diharapkan produksi sawit nasional mengalami tren peningkatan.
"Saya setuju dengan bapak-bapak di Komisi IV agar sosialisasi ini melibatkan banyak pihak. Artinya peningkatan kapasitas melalui bimtek, jadi tidak berhenti di sosialisasi. Apalagi setiap bulan, kami ada dua workshop untuk menjemput berkas, di mana kepala dinas juga kami libatkan," kata dia.
Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman mengatakan, selama ini pihaknya terus mendukung perkembangan sawit nasional.
Menurut dia, dukungan itu bahkan sudah dipertegas dengan hadirnya Perpres 61/2015 jo Perpres no 66/2018 yang meliputi kemampuan menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana.
"Dalam hal penyaluran dana kita harus patuh pada rekomendasi Ditjenbun Kementan, dan usulan dari petani maupun gapoktan. Kami berharap persawitan mengalami perkembangan yang makin baik," ujar dia.
Anggota Komisi IV DPR RI, Sutrisno mengapresiasi kemajuan sawit nasional yang selama ini mampu menguatkan posisi Indonesia di pasar dunia.
"Saya memberi apresiasi tentang kemajuan sawit yang akhirnya menguasai dunia," ucap Sutrisno.
Sebagai informasi, rapat ini menghasilkan beberapa poin kesimpulan penting sebagai dokumen negara yang akan dilaksanakan.
Beberapa poin tersebut di antaranya meminta BPDPKS segera merealisasikan penyaluran dana peremajaan kelapa sawit kepada petani.
Kemudian, meminta pemerintah agar segera mempertimbangkan penunjukan kelembagaan, yang dinilai memiliki kapasitas memadai, seperti asosiasi bidang perkelapasawitan untuk pendampingan petani calon peserta peremajaan.
Di samping itu, Komisi IV DPR juga meminta BPDPKS segera melakukan koordinasi dan konsultasi dalam pengalokasian anggaran dan penguatan ekspor.
Tidak hanya itu, Komisi IV DPR meminta kementan dan BPDPKS melakukan sosilaisasi di dapil masing-masing anggota Komisi IV dengan melibatkan petani dan penyuluh. (jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia