jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi, menepis anggapan bahwa aturan wajib tanam bawang putih sebagai penyebab naiknya harga bawang putih. Karenanya, kebijakan wajib tanam bagi importir tetap berlanjut.
“Kewajiban tanam bagi importir bawang putih kan tidak sesulit seperti opini yang berkembang selama ini, asalkan importir mau terjun langsung dan bermitra dengan kelompoktani binaan Dinas Pertanian,” demikian tegas Suwandi, Sabtu (5/5).
BACA JUGA: Kementan Usut Kasus Impor Bawang Bombai
Kenyataannya, dikatakan Suwandi, beberapa importir sukses menanam dengan areal luas seperti yang terjadi di Banyuwangi, Temanggung dan Lombok Timur.
Agar semua importir sukses seperti ini, Kementan bersama Dinas Pertanian terbuka untuk memfasilitasi importir guna merealisasikan kewajiban tanam.
BACA JUGA: Kata Mentan soal Ternak Kalajengking yang Diumbar Presiden
“Kami bersama-sama dengan Dinas Pertanian siap memfasilitasi para importir yang beritikad baik dan konsisten ingin merealisasikan kewajiban tanamnya,” katanya..
Menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR-RI pekan lalu, lanjut Suwandi, pihaknya langsung menggelar pertemuan nasional di Semarang yang berlangsung mulai tanggal 2 hingga 4 Mei 2018 kemarin.
BACA JUGA: Ini Hadiah Ulang Tahun untuk Menteri Amran
Pertemuan tersebut menghadirkan lebih dari 70 importir yang telah mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) 2017 dan RIPH 2018. Acara juga diikuti Dinas Pertanian se-Indonesia dan beberapa tokoh petani bawang putih dari Tegal dan Karanganyar.
Pada pertemuan ini juga dihadiri Anggota Komisi IV Oo Sutisna bersama dengan perwakilan dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Asdep Perkebunan dan Hortikultura Kemenko Perekonomian.
“Komisi IV DPR RI sangat mendukung langkah menuju swasembada bawang putih” ungkap Suwandi.
Menanggapi desakan agar kewajiban tanam importir ditinjau ulang, Suwandi menegaskan filosofi dasar wajib tanam dan wajib menghasilkan sebagaimana tertuang dalam Permentan 38/2017 adalah membangun simbiosis mutualisme antara importir dengan petani untuk mencapai kesejahteraan bersama.
“Jadi bukan sekedar setor sekian rupiah kepada negara lalu ijin impor dikeluarkan, itu sangat berbeda konteksnya”, tegasnya.
Kementan mengingatkan importir supaya mempersiapkan diri dan beradaptasi sebaik-baiknya. Sebab nantinya volume impor akan terus dikurangi seiring dengan pencapaian swasembada tahun 2021.
“Pada kurun 3 hingga 4 tahun ke depan, Importir bawang putih diharapkan telah berubah menjadi pengusaha bawang putih lokal,” sebut Suwandi.
“Beberapa BUMD juga didorong untuk ikut mengembangkan bawang putih melalui skema kemitraan importir dengan petani,” sambungnya.
Terkait kekhawatiran sulit mendapatkan lahan dan benih, Suwandi menjelaskan bahwa saat Kementan telah memiliki database potensi lahan yang sesuai untuk bawang putih. Untuk verifikasi kebenaran di lapangan, juga sudah disiapkan sistem pemetaan digital melalui teknologi berbasis android sehingga lebih praktis dan akurat.
“Tahun 2018 ini benih bawang putih sudah banyak tersedia, karena seluruh hasil panen akhir tahun lalu akan dijadikan benih pada tahun ini. Kalau memang kurang, kami dorong impor benih dari Taiwan, Mesir dan India yang secara uji DNA sama persis dengan jenis bawang lokal Sangga Sembalun dan Lumbu Hijau,” jelasnya.
Tokoh bawang putih Berkah Tani-Tegal, Ahmad Maufur mengatakan sangat mendukung program kemitraan importir dengan petani. Dirinya mengaku saat ini sedang menjalankan kemitraan tanam dengan Wings Food Group. Dengan pola bagi hasil 60 persen untuk petani dan 40 persen untuk importir, dirasakannya sangat menguntungkan petani.
“Tolong program yang sangat bagus ini dipertahankan dan ditingkatkan,” ujar dia.
Senada dengan Maufur, petani asal Karanganyar Bejo Supriyanto menuturkan, siap bermitra dengan importir selama bisa saling menjaga komitmen.
Salah satu importir hortikultura, CV Sinar Padang Sejahtera, Ferry Susanto Mulyono pun mengatakan tak keberatan dengan rencana pemerintah menghentikan impor jika swasembada tercapai 2021. Begitupun dengan kebijakan yang mewajibkan tanam 5 persen dari rekomendasi impor yang diajukan juga tidak masalah.
“Kami sih, ikut peraturan saja. Alasannya sederhana, berkomitmen melaksanakan kewajiban. Dari kami jelas, kami dari awal komitmen. Ini namanya kewajiban bukan sesuatu yang berat," katanya.
Praktisi budidaya sayuran abdul hamid yang hadir pada acara tersebut mengatakan, dirinya mengapresiasi kebijakan wajib tanam 5 persen.
"Pada acara ini sukses karena mampu mendatangkan seluruh importir. Langkah sepanjutnya yang penting melaksanakan Panca atau Sapta Usahatani. Menggunakan varietas unggul, cultivation system dan pemupukan yang tepat disamping air hal yang penting," katanya.
Untuk diketahui, pada pertemuan nasional di atas, para importir yang hadir meminta Pemerintah membantu penyediaan gudang atau rumah benih, mempermudah proses perijinan impor benih, memfasilitasi pemanfaatan HGU, pengawalan kemitraan dan pembinaan budidaya bawang putih.
Pemerintah diminta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada petani agar mau menggunakan benih impor yang direkomendasikan. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Genjot Ekspor, Kementan Gandeng BATAN untuk Lakukan Iradiasi
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh