jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini pemindahan ASN Kementerian ke IKN belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.
Hal tersebut disebabkan banyak kementerian yang baru dibentuk di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
BACA JUGA: Menpan-RB Ungkap Alasan Belum Ada ASN yang Dipindah ke IKN, Tunggu Arahan Prabowo
“Ini kan Kementeriannya baru, desainnya juga tentunya kan berbeda. Kemarin 34 Kementerian, sekarang jadi 48 Kementerian,” ucap Rini, di Istana Negara, pada Selasa (7/1) malam.
Menurut dia, pihaknya harus kembali mendata kementerian dan para ASN yang mesti dipindahkan ke IKN.
BACA JUGA: Tenaga Non-ASN Database BKN yang TMS di Seleksi PPPK Perlu Tahu Info Ini
Dia menyontohkan, kemungkinan ada ASN yang sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, sekarang di Kementerian HAM atau bahkan berpindah ke institusi lain.
“Kita harus mendata kembali nih, apakah memang mau menggunakan orang-orang itu lagi atau bagaimana. Kan, mereka sendiri kan harus melakukan pengukuhan-pengukuhan, orang itu mesti dimasukkan,” jelasnya.
BACA JUGA: Prabowo Bakal Groundbreaking di IKN, Nilai Investasinya Bikin Kaget
Untuk itu, Rini memastikan belum bisa memindahkan ASN Kementerian ke IKN dalam waktu dekat karena banyak hal yang harus dipersiapkan.
“Jangka pendeknya tentunya untuk IKN memang kami belum menyentuh terlebih dahulu nih sekarang untuk perpindahan orangnya,” kata dia. (mcr4/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi