JPNN.com

Kementerian Hukum Lengkapi Administrasi Pulangkan Paulus Tannos

Kamis, 30 Januari 2025 – 18:22 WIB
Kementerian Hukum Lengkapi Administrasi Pulangkan Paulus Tannos - JPNN.com
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas saat ditemui di Kampus Universitas Padjajaran (Unpad) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (30/1/2025). Foto: sources for JPNN

jpnn.com, SUMEDANG - Kementerian Hukum masih mengusahakan untuk memulangkan Paulus Tannos, tersangka korupsi e-KTP.

Paulus Tannos kini ditahan oleh otoritas Singapura sebelum akhirnya diekstradisi ke Indonesia.

BACA JUGA: Usut Kasus Korupsi Digitalisasi SPBU, KPK Panggil Pihak PT Packet Systems

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, pihaknya punya waktu sampai dengan 3 Maret 2025 untuk mengurus administrasi permohonan ekstradisi Paulus Tannos kepada otoritas Singapura.

“Paulus Tannos saat ini kami punya waktu sampai dengan tanggal 3 Maret untuk mengurus dokumen administrasi untuk permohonan ekstradisinya,” kata Supratman ditemui di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (30/1).

BACA JUGA: Pakar Hukum: Desakan ke KPK Sebagai Serangan Balik Koruptor Terhadap Jampidsus

Supratman menuturkan, dalam proses ekstradisi Paulus Tannos, Kemenkum berkoodinasi dengan seluruh stakeholder, seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian.

Pihaknya pun optimistis, administrasi yang dibutuhkan dalam pemulangan tersangka itu bisa dipenuhi dan Paulus Tannos bisa diproses hukum di Indonesia.

BACA JUGA: KPK Keluarkan SPI Kementerian dan Pemda, Siapa yang Terbaik?

“Kami yakin bahwa dalam kurun waktu dekat seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk persidangan, karena yang bersangkutan ditahan di penjara di Changi Singapura. Kami akan hadapi gugatan itu dan seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam rangka ekstradisi, sementara kami siapkan,” terang dia.

Sementara itu, kabar soal KPK yang masih kesulitan menemui tersangka, Menteri Supratman mengaku itu bukan di ranahnya.

Kementeriannya hanya mengurusi seputar kebutuhan administrasi yang dibutuhkan dalam proses ekstradisi tersangka.

“Bukan, sekarang kami dalam posisi saya tidak tahu, itu kan urusan KPK. Urusan Kementerian Hukum adalah menyiapkan dokumen untuk menghadapi persidangan dalam rangka permintaan ekstradisinya, kalau kasusnya saya enggak ngerti,” tandasnya. (mcr27/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Irfan Minta KPK Segera Proses Laporan terkait Senator RAA


Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler