Kementerian Koperasi dan UKM Kuatkan Reformasi Birokrasi

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM melakukan penguatan pada bidang reformasi birokrasi. Menyusul ditariknya Hasnawi Bachtiar dari jabatan Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Ketatalaksanaan pada Deputi Bidang Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menjadi Kepala Biro Umum pada Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) di auditorium Kementerian Koperasi dan UKM, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan menolak tujuan pengangkatan dari orang luar Kemenkop UKM itu dikarenakan mempunyai pengalaman tentang masuknya Kemenkop UKM dalam tiga besar kementerian terburuk dalam layanan publik, utamanya sosialisasi antikorupsi di lingkungan kementeriannya. Menurut Syarif, tujuan pengangkatan orang luar Kemenkop UKM bahkan dari Kemen PAN-RB dikarenakan untuk menjaga track record yang sudah bagus selama ini. Maka itu, dia menyebutnya sebagai upaya penguatan dari program pemerintah dalam reformasi birokrasi.

"Dari 66 orang, ada satu orang yang ditarik dari luar Kemenkop UKM dan ditempatkan pada posisi Kepala Biro Umum di bawah Sekretariat Kemenkop UKM. Tujuanya supaya birokrasi dapat terjaga lebih baik. Kami harus dinamis dan menjaga, serta me-maintenance," ungkap Syarif usai pelantikan.

Tak hanya menarik orang dari luar lingkungan Kemenkop UKM, Syarif pun melakukan terobosan dengan meningkatkan status bagian penelitian lebih tinggi. Kalau sebelumnya peneliti di dalam lingkungan Deputi Bidang Pengkajian Kemenkop UKM, sekarang peneliti statusnya di dalam lingkungan Sekretariat Kementerian (Sekmen) Koperasi dan UKM.
"Tujuan saya supaya lebih bisa berkomunikasi sekalipun di bawah Sesmen. Tugas mereka, misalnya, kalau ada rencana pembatasan BBM dari pemerintah, maka peneliti sudah lebih dulu tahu antisipasinya dan kemudian dilaporkan kepada saya. Disamping itu, saya pun lebih cepat berkomunikasi menyangkut kebijakan atau rencana program pemerintah pusat," urainya.

Peneliti ini, lanjut Syarif, merupakan tulang punggung. Tapi peningkatan status ini bukan lantas menjadi lembaga khusus. Secara stuktural tetap saja di lingkungan Kementerian Koperasi. Cuma sekarang masuk di lingkungan Sesmen. "Karena itu, harapan saya, peneliti harus responsif, terutama di bidang UKM. Dalam antisipasi peneliti, misalnya, mereka memberitahukan apa yang harus dilakukan dan apa untung ruginya. Atau mana-mana saja yang perlu dilakukan dan diabaikan. Semua ini perlu dikoordinasikan kepada saya," harapnya. (ers)
BACA ARTIKEL LAINNYA... LPS Ingin Penjualan Bank Mutiara Diistimewakan