jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan bantuan sosial (Bansos) berupa 56.125 kantung sembako senilai Rp 10 miliar yang disalurkan secara serentak di 34 Provinsi di Indonesia.
Penyaluran Bansos sebagai wujud kepedulian/ solidaritas/ gotong-royong Keluarga Besar Kementerian PUPR, bersama Dharma Wanita, KORPRI Kementerian PUPR, OASE Kabinet Indonesia Maju, dan mitra kerja guna mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya yang berada di daerah pinggiran, perdesaan, dan terisolir/tertinggal yang terdampak langsung Pandemi COVID-19.
Kegiatan penyaluran Bansos secara simbolis diawali oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Kemudian diikuti secara serentak oleh balai/kantor di lingkungan Kementerian PUPR yang tersebar di 34 provinsi dengan tetap memperhatikan pada Protokol COVID-19.
Penyerahan bantuan secara simbolis diberikan kepada perwakilan penerima di antaranya Yayasan Garuda Nusantara, para pedagang kaki lima di sekitar kantor Kementerian PUPR, dan para pemulung di TPA Bantar Gebang. Pada acara tersebut, Menteri Basuki juga melakukan telekonferensi untuk memantau penyaluran bantuan oleh balai/kantor di lingkungan Kementerian PUPR.
BACA JUGA: Peduli Dampak COVID-19, KRI Sampak-628 Berikan Bansos Kepada Nelayan
“Dengan acara hari ini 56.125 paket sembako dapat segera disampaikan kepada yang berhak atau masyarakat terdampak COVID-19 yang memerlukan bantuan. Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, baik pemberi dan penerimanya. Angka 56 ini secara kebetulan sama dengan jumlah pagu Kementerian PUPR yang direalokasi Rp 44,5 triliun, refocussing Rp 1,8 triliun dan Padat Karya Tunai Rp 11,2 triliun untuk penanganan dan mitigasi dampak COVID 19 yang jumlah keseluruhannya adalah Rp 56 triliun,” kata Menteri Basuki.
Bantuan ini merupakan donasi pribadi yang dikumpulkan secara sukarela sejak 24 - 29 April 2020, sehingga bukan bersumber dari dana APBN. Setiap kantong bantuan sembako berisikan beras 5 Kg, minyak goreng 2 liter, kecap 1 liter, mie instan 20 bungkus, dan masakan dalam kemasan/kornet 1 jenis dengan total senilai Rp 150.000 – 200.000 per kantung.
BACA JUGA: Cipta Karya Kementerian PUPR Serahterimakan Hibah Barang Milik Negara Senilai Rp1,58 Triliun
Di Pulau Sumatera, penyaluran Bansos sembako dilakukan sebanyak 12.761 paket yang didistribusikan di 10 Provinsi yakni Aceh 810 paket, Sumatera Utara 3.512 paket, Sumatera Barat 826 pakat, Riau 1.053 paket, Kepulauan Riau 764 paket, Jambi 800 paket, Bengkulu 813 paket, Sumatera Selatan 2.242 paket, Kepulauan Bangka Belitung 996 paket, Lampung 945 paket.
Selanjutnya di Pulau Jawa dengan total 13.926 paket meliputi Provinsi Banten 1.001 paket, DKI Jakarta 1.220 paket, Jawa Barat 2.481 paket, Jawa Tengah 4.384 paket, Jawa Timur 3.290 paket, DI Yogyakarta 920 paket. Lalu Bali sebanyak 1.175 paket, Nusa Tenggara Barat 985 paket, dan Nusa Tenggara Timur 992 paket.
Kemudian untuk Pulau Kalimantan sebanyak 4.510 paket mencakup Provinsi Kalimantan Barat 755 paket, Kalimantan Selatan 1.138 paket, Kalimantan Tengah 983 paket, Kalimantan Timur 780 paket, dan Kalimantan Utara 854 paket. Pulau Sulawesi sebanyak 9.120 paket yang tersebar di Gorontalo 780 paket, Sulawesi Barat 967 paket, Sulawesi Selatan 3.055 paket, Sulawesi Tenggara 1.711 paket, Sulawesi Tengah 1.574 paket, Sulawesi Utara 1.044 paket.
Untuk Provinsi Maluku dan Papua sebanyak 7.670 paket yang didistribusikan ke Maluku 1.250 paket, Maluku Utara 1.000 paket, Papua 2.880 paket, dan Papua Barat 2.540 paket. Bantuan juga salurkan kantor pusat Kementerian PUPR sebanyak 5.105 paket dan OASE Kabinet Indonesia Maju 500 paket.
Bantuan tersebut diharapkan selain memberi manfaat sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19, kegiatan penyaluran Bansos juga turut berkontribusi pada mitigasi dampak ekonomi terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, misal dalam pembuatan tas (goody bag), pembelian bahan sembako, masker dan lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga menekankan untuk disiplin menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran COVID-19.
“Sesuai hasil Rapat Terbatas dengan Presiden Joko Widodo tanggal 29 April kemarin, yang membahas program mitigasi dampak COVID 19, bahwa kalau PSBB dapat kita laksanakan secara disiplin, maka kita dapat melalui masa Pandemi yang puncaknya akan terjadi pada bulan Mei dan kembali normal pada bulan Juli 2020 sesuai skenario para pakar kita. Sekali lagi syaratnya harus disiplin menjalankan PSBB,” tegas Menteri Basuki.
Dalam kesempatan itu, Menteri Basuki didampingi Wakil Menteri PUPR Jhon Wempi Wetipo, Sekjen PUPR Anita Firmanti, Irjen PUPR Widiarto, Dirjen SDA Jarot Widyoko, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, dan Dirjen Cipta Karya Danis Sumadilaga.
Selain itu, Dirjen Perumahan Khalawi AH, Dirjen Bina Konstruksi Trisasangko Widianto, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Eko Djoeli Heripoerwanto, Kepala BPIW Hadi Sucahyono, Kepala BPSDM Sugiyartanto dan Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sudirman Serta Sekretaris Dewan Korpri Retno Triyanti Handayani.(ikl/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi