jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan peluang masuknya investasi di bidang perumahan dan properti di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sangat prospektif.
Kebutuhan rumah di IKN sesuai dengan Perpres 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara diperkirakan sebanyak 16 ribu unit.
BACA JUGA: Lantik 13 Pejabat Pengawas, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto Sampaikan Sejumlah Pesan
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menegaskan pemerintah sangat membuka peluang masuknya investasi di bidang perumahan dan properti di IKN.
"Kebutuhan rumah di IKN sangat besar, karena pusat pemerintahan akan pindah ke sana diikuti dengan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan petugas Hankam serta masyarakat umum," kata Dirjen Iwan Suprijanto di Jakarta, Senin (13/11).
BACA JUGA: Lewat Cara Ini BTN Dorong Para Milenial Aceh Terjun ke Bisnis Perumahan
Dirjen Iwan menjelaskan pada pembangunan perumahan di IKN untuk tahap I akan dibangun sebanyak 2.500 unit dengan APBN, dan 3 ribu unit melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Selanjutnya, pemerintah juga memberikan dukungan kemudahan berusaha, berupa insentif fiskal dan non-fiskal kepada investor di IKN sesuai dengan ketentuan PP 12 tahun 2023, yang meliputi insentif perpajakan, fasilitas pajak khusus dan penerimaan khusus, fasilitasi penyediaan lahan, dan fasilitasi sarana prasarana.
"Dalam pembangunan rumah dan berbagai sarana tersebut tentunya harus tetap memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan yang ada. Hal itu sesuai dengan konsep pembangunan IKN yakni smart and green," terangnya.
Sementara itu, Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Fitrah Nur menambahkan pemerintah tetap optimistis sektor perumahan dan properti akan tetap tumbuh kuat dengan semakin masifnya pembangunan infrastruktur di IKN.
Hal itu disampaikan Fitrah Nur dalam Seminar Nasional Business Forum Property & Bank bertemakan 'Menggali Peluang Bisnis Sub Sektor Properti Di Ibu Kota Nusantara (IKN)'.
Lebih lanjut dia menyampaikan guna meningkatkan investasi di sektor properti di IKN, pemerintah juga terus menggandeng berbagai mitra kerja, baik asosiasi pengembang dan perbankan dengan berbagai kebijakan yang dapat memperkuat pertumbuhan perumahan dan properti di Indonesia.
Sebagai informasi, dalam RPJMN tahun 2020-2024 pemerintah menargetkan pada tahun 2024 mendatang sebanyak 70 persen rumah tangga menempati hunian layak baik dengan intervensi langsung maupun tidak langsung dari pemerintah.
Hal tersebut diperlukan guna menjawab tantangan penyelenggaraan perumahan mengingat angka backlog kepemilikan rumah berdasarkan data Susenas 2021 yang mencapai 12,71 juta unit serta adanya pertumbuhan Kepala Keluarga baru mencapai 700 ribu-800 ribu per tahun.
Adapun fokus program pembangunan perumahan nasional adalah dengan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, salah satunya melalui kegiatan penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau.
Fitrah Nur menyampaikan Kementerian PUPR saat ini terlibat dalam rencana pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara melalui penyiapan sejumlah infrastruktur dasar.
Pada sektor perumahan, Kementerian PUPR telah membangun Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) sebagai sarana hunian sementara yang dapat menampung hingga 16 ribu pekerja konstruksi di IKN.
Selain itu, Kementerian PUPR juga tengah membangun 36 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) dan segera memulai pembangunan rumah susun bagi ASN, TNI dan Polri di zona KIPP IKN.
Dia berharap pihalnya berharap pelaku usaha properti ikut berkontribusi secara aktif bukan hanya dalam membangun rumah.
Namun juga membangun berbagai fasilitas pendukung lainnya sehingga akan lebih terwujud sebuah ekosistem perkotaan yang lebih inklusif.
"Ini merupakan kesempatan emas dalam pembangunan properti di IKN dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pemulihan ekonomi nasional sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat," pungkasnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi