JAKARTA - Isu selisih harga pembelian Sukhoi akan dibahas serius antara Kementerian Pertahanan dan Komisi 1 DPR pekan depan. Wakil Menteri Pertahanan Letjen Sjafrie Sjamsoedin akan dimintai keterangan secara lengkap soal kontrak pembelian pesawat dari Rusia itu.
"Kementerian Pertahanan siap memberikan keterangan karena memang selama ini tidak ada masalah sama sekali," ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Brigjen Hartind Asrin pada Jawa Pos kemarin (10/03).
Mantan atase pertahanan KBRI Kuala Lumpur ini menjelaskan, Wamenhan Sjafrie Sjamsoedin diundang dalam kapasitasnya sebagai ketua High Level Comitee (HLC). "Wamenhan memimpin HLC yang bertugas sinkronisasi antara kebijakan dengan pengguna (TNI AU, Red)," kata jenderal bintang satu ini.
Hartind tak merisaukan pernyataan pengamat dan LSM seperti Indonesia Corruption Watch dan Imparsial yang menuding ada penggelembungan dana dalam pembelian itu hingga triliunan rupiah. "Oh tidak ada masalah, silahkan saja, sekarang ini iklim demokrasi, siapa saja bebas bicara,"katanya.
Namun, dalam kaitan hukum, tentu harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat. "Bisa dicek dokumen kontraknya, semua ada dengan jelas, tidak ada manipulasi, tidak ada mark up," jelasnya.
Terpisah, peneliti Imparsial Al Araf mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera melakukan penyelidikan. "Datanya secara gamblang menunjukkan ada kejanggalan," kata Araf kemarin.
Alumni Magister Studi Pertahanan ITB ini menyebut data dari Kemhan menyatakan satu unit Sukhoi seharga USD 54,5 juta. "Ini yang disampaikan juru bicaranya pak Hartind, bukan dari saya," kata Araf.
Itu berarti untuk membeli enam unit hanya dibutuhkan USD 327 juta. "Ada selisih USD 143 juta, besar sekali," kata Araf.
Jika merujuk pada situs Rossonboront, perusahaan Rusia yang memasok Sukhoi, harga per 2011, sebesar USD 70 juta. "Itupun kalau dihitung masih ada selisih USD 50 juta," kata Araf. Selain itu, Kemhan diduga memfasilitasi pihak ketiga yakni PT Trimegah Rekatama sebagai penghubung dengan Rosonboront. "Padahal ini kontrak G to G (government to government)," tambahnya.
KPK, kata dia, bisa melakukan penyelidikan dengan mengandalkan data awal yang mudah didapatkan. "Misalnya, kantor perwakilan Rossonboront ada di Menteng, gampang saja kalau mau dilacak,tinggal berani atau tidak," katanya.
Dia berharap pertemuan Kemhan dan DPR tak sekedar formalitas. "Kalau nanti ujung-ujungnya DPR menerima begitu saja penjelasan Kemhan, maka patut diduga ada politik transaksional," ujarnya.
Anggota Komisi 1 DPR Al Muzammil Yusuf menjelaskan, rapat konsultasi dilakukan agar simpang siur di media bisa segera selesai. "Kita akan meminta penjelasan selengkap-lengkapnya," katanya. (rdl/nw)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ungkapan Terima Kasih, Foto Pemulihan Bencana Dipamerkan
Redaktur : Tim Redaksi