Kemhut Tekankan Program Pro-Rakyat

JAKARTA - Sesuai dengan program yang merupakan arahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, Kementerian Kehutanan (Kemhut) bertekad untuk lebih serius dan konsentrasi dengan program yang lebih ke arah pro-rakyatHal itu dikatakan karena memang tugas Kemhut adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang berada di sekitar hutan atau kawasan hutan, yang diwujudkan dalam program-program seperti hutan tanaman rakyat (HTR), hutan desa (HD) dan hutan kemasyarakatan (HK).

Diakui oleh Menhut Zulkifli Hasan, memang tidak mudah untuk mewujudkan agar program HTR dan yang lainnya itu bisa sampai kepada rakyat

BACA JUGA: Agus Martowardojo Gantikan Sri Mulyani

Sehingga katanya pula, hal tersebut menjadi tugas bersama-sama antara Kemhut dan kepala daerah, melalui Kadishut provinsi dan kabupaten/kota"Tanpa kerjasama yang baik dari semua pihak terkait, tidak akan mungkin terwujud dengan baik program pro-rakyat ini

BACA JUGA: CV Agus Martowardoyo Sudah Beredar di Lapangan Banteng

Memang yang kita khawatirkan adalah makelar-makelar ini, misalnya mengatasnamakan koperasi atau kelompok, yang akhirnya tidak sampai kepada masyarakatRakyat hanya dipakai KTP-nya saja

BACA JUGA: Fatigon Semangati Masyarakat untuk Produktif

Ini kita tidak mau terjadi," tuturnya, usai membuka Rapat Kerja Kementerian Kehutanan 2010 di Auditorium Manggala Wanabhakti, Rabu (19/5).

"Rakyat nantinya di samping dibantu bibit, juga akan dibantu penanaman dan pemeliharaanJadi, kita minta kepada kepala daerah melalui kepala dinas di provinsi dan kabupaten/kota, untuk turun dan mendata siapa saja nama-nama yang mendapatkan HTR ini, yang mengelola kawasan hutan ini," tambah Zulkifli pula.

Ditambahkan Zulkifli, dirinya sekaligus juga memerintahkan untuk menyederhanakan pengurusan HTR itu sendiriKarena menurutnya, kalau urusannya susah, dikhawatirkan banyak warga masyarakat nanti tidak sampai selesai pengurusannya"Tidak usah berbelit-belitMaksud saya, yang penting sampai ke rakyatJangan sampai dibikin susah sehingga ada makelar nantinya," tegasnya.

Sejauh ini, menurut Menhut, dari 480.000 hektar areal yang diperuntukkan bagi HTR, HD dan HK, baru terealisasi sekitar 60 ribu hektarHal ini terjadi karena memang tidak gampang menjalankannyaOleh karena itu, pihaknya lagi-lagi meminta kepada gubenur dan bupati/walikota di daerah sebagai perwakilan rakyat, untuk bisa mempercepat prosesnya.

Terkait dengan Rapat Kerja Kemhut sendiri, Zulkifli menyampaikan bahwa rapat tersebut pada intinya digelar untuk menyamakan visi, misi dan persepsiYakni bahwa dunia sudah berubah, di mana keadaan dan situasi juga berubah"Nah, tentunya (lantaran itu) Kementerian Kehutanan juga harus bekerjasama erat dengan kabupaten dan provinsi, serta instansi-instansi terkait lainnyaKarena memang tidak mudah untuk mengatasi, merehabilitasi, kemudian merestorasi keadaan hutan kita yang sudah kritis," paparnya.

Ditegaskan Zulkifli juga, yang tak kalah pentingnya dalam hal ini adalah penegakan hukum, di mana juga diperlukan kerjasama erat dengan kepolisian, kejaksaan, hingga Satgas Mafia Hukum, KPK dan juga Mahkamah Agung"Karena (di) beberapa kasus, Kementerian Kehutanan kok kalah terusSaya ambil contoh saat saya berkunjung ke Bangka-Belitung kemarinPT Kobatin itu terang-terangan menggarap lahan hutan lindungMasih ada alat beratnya itu di sana, masih ada kapal alat sedotnya, masih ada bukti kerusakannya di sanaLha, kok bebas dan tidak bersalah?" tegasnya(ans/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Agus Martowardojo, Calon Kuat Menkeu