Kemlu Tetapkan Sembilan Target Diplomasi

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah menetapkan target diplomasi pada tahun 2013 ini. Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa menyatakan, ada sembilan target diplomasi yang harus dicapai  tahun ini.

Menurutnya, target pertama adalah mempertajam prioritas kerjasama bilateral dengan mitra strategis dan negara sahabat lainnya. "Di samping peningkatan di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata, kerjasama juga mencakup bidang-bidang lain seperti ketahanan pangan, energi, pertahanan, kesehatan dan lingkungan hidup," kata Marty dalam paparan pernyataan pers awal tahun di kantor Kemlu, Pejambon, Jakarta, Jumat (4/1).

Target kedua, diplomasi ekonomi diarahkan pada konsolidasi pasar tradisional dan perluasan pasar non-tradisional. Dipaparkannya, hingga pertengahan 2012 lalu pasar ekspor non-tradisional Indonesia di Afrika, Timur Tengah dan Eropa Timur masing-masing naik sebesar 46 persen, 43 persen dan 87 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Target ketiga adalah mengintensifkan perundingan perbatasan dengan negara tetangga sesuai dengan kepentingan nasional dan ketentuan norma hukum internasional. Selama 2012, setidaknya sudah dilakukan 32 kali perundingan perbatasan dengan 7 negara tetangga.

"Perundingan-perundingan batas maritim mengalami kemajuan signifikan di tingkat teknis dan telah mendapat dorongan pada tingkat tinggi agar dicapai kemajuan lebih lanjut," paparnya.

Target keempat adalah meningkatkan perlindungan WNI/TKI di luar negeri dengan memprioritaskan aspek pencegahan, deteksi dini dan perlindungan. Kelima, pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di tingkat kawasan.

Keenam, konsolidasi demokrasi dan nilai-nilai HAM di kawasan dan global. Konsolidasi tersebut dilakukan baik dalam kerangka ASEAN maupun Bali Democracy Forum. Ketujuh, memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan yang kuat, berkelanjutan dan inklusif.

Target kedelapan adalah meningkatkan kontribusi RI dalam memelihara perdamaian, keamanan dan keadilan pada tataran global. "Hal ini antara lain berarti peningkatan kapasitas negara Palestina, rekonsiliasi antara elemen di Palestina serta dorongan bagi pemulihan kembali proses perdamaian Timur Tengah ke arah pemenuhan hak-hak mendasar bangsa Palestina sesuai resolusi PBB yang relevan," terang Marty.

Terakhir, Indonesia akan mendorong tatanan ekonomi dan pembangunan dunia yang berkeadilan. Marty menuturkan, Indonesia memikul tanggung jawab khusus terkait isu agenda pembangunan global.
 
"Bapak Presiden bersama dengan Presiden Liberia dan PM Inggris telah dipilih menjadi pemimpin bersama High-level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda yang akan memberikan masukan kepada Sekjen PBB mengenai agenda pembangunan global pasca 2015," pungkasnya. (dil/jpnn)