jpnn.com, JAKARTA - Indonesia tengah memasuki era revolusi industri 4.0 dimana ada beberapa jenis pekerjaan lama yang hilang dan beberapa jenis pekerjaan baru yang muncul. Menyikapi hal tersebut, pemerintah terus mengoptimalkan 3 (tiga) pilar percepatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
Tiga pilar tersebut mengacu pada penyiapan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri baik dari segi kualitas maupun kuantitas, program Reorientasi, Revitalisasi, dan Rebranding Balai Latihan Kerja (3R BLK), dan program pemagangan berbasis jabatan tertentu di dunia industri.
BACA JUGA: Pemerintah Memulangkan Empat PMI dari Yordania
"Ketiga komponen tersebut menjadi dasar bagi seluruh pemangku kepentingan, agar pembangunan SDM kompeten ini sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan ekonomi,” kata Menaker Hanif Dhakiri dalam arahannya yang dibacakan oleh Kepala Biro Humas Kemnaker Sahat Sinurat saat memberikan sambutan sekaligus membuka Press Tour Kemnaker bertajuk "Pembangunan Ketenagakerjaan Melalui Pengembangan Potensi Daerah" di Balai Latihan Kerja (BLK) Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat, Kamis (22/3).
Sahat menambahkan, dalam hal peningkatan kompetensi SDM, Kemnaker telah melakukan penguatan akses pelatihan kerja di BLK. Program tersebut telah berjalan dengan baik terutama di Balai latihan kerja di bawah naungan Kemnaker RI.
BACA JUGA: Perlindungan TKI Harus Berbasis Validasi Data
Khusus untuk program 3R BLK, lanjut Sahat, sudah terimplementasikan pada 5 BLK, yakni BBPLK Bandung untuk kejuruan unggulan manufaktur dan otomotif, BBPLK Serang untuk program unggulan welding (pengelasan) dan listrik, BBPLK Bekasi untuk program unggulan elektronika dan teknologi dan informasi, BBPLK Semarang untuk program unggulan fashion technology dan administrasi bisnis dan manajemen, serta BBPLK Medan untuk program unggulan bangunan dan pariwisata.
“Selain di BLK, untuk program pemangan sendiri sebagai salah satu program unggulan Kemnaker, sudah memiliki kurikulum dan silabus yang mengacu pada standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI), baik standar khusus atau standar Internasional," ungkap Sahat.
BACA JUGA: APJATI Desak Pemerintah Percepat Negosiasi dengan Saudi
Sementara itu, Kadisnakertrans NTB, Wildan menambahkan ada 4 tantangan utama pembangunan ketenagakerjaan khusus di wilayah NTB. "Pertama, penurunan angka prngangguran tidak sejalan dengan penurunan angka kemiskinan di NTB," papar Wildan.
Kedua, imbuh Wildan, tingkat pendidikan dan kompetensi angkatan kerja yang rendah masih didominasi pendidikan SMP ke bawah. Ketiga, kurangnya kualitas dan kuantitas instruktur di BLK/LLK.
"Keempat atau yang terakhir adalah sarana dan prasarana di BLK/LLK yang belum memadai (tempat uji kompetensi, acesor, dll)," ujar Wildan.
Meski demikian, peluang pembangunan ketenagakerjaan di NTB juga diakui Wildan memiliki potensi yang sangat besar. Besarnya peluang pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi NTB terletak pada program unggulan di bidang pertanian yang mampu menyerap sebanyak 829.637 orang atau 35,81 persen dari jumlah penduduk yang bekerja di NTB dengan program unggulan pijar (sapi jagung dan rumput laut).
"Selain itu NTB menjadi salah satu tujuan destinasi wisata di Indonesia setelah Bali sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan kerja baru," kata Wildan.
Dibukanya pelabuhan Teluk Awang wilayah di Lombok Tengah juga diyakininya akan mengembangkan sektor perikanan. Ada juga eksplorasi lokasi pertambangan emas baru di Dodorinti (PT AMMNT) dan di Dompu (PT SIM).
“Juga ada pembangunan global Bandar Kayangan di kabupaten Lombok Utara, ada dua investor Kroasia (pembangunan bandar Kayangan) dan Rusia (pembangunan kilang minyak)," pungkas Wildan.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Empat PMI Bermasalah Berhasil Dipulangkan dari Yordania
Redaktur : Tim Redaksi