jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan mendukung upaya Pemerintah Daerah (Pemda) menurunkan pengangguran.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, hal itu dilakukan melalui berbagai program yang sesuai dengan karakteristik demografi daerahnya.
BACA JUGA: Sekjen Kemnaker Beberkan Empat Pedoman Dasar untuk Akselerasi Polteknaker
Menurut dia, program yang dilaksanakan daerah diusahakan bersinergi dengan program Kemnaker.
"Yakni program-program yang mendorong penempatan tenaga kerja baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun luar negeri," kata Ida saat menerima audiensi Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir dan Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta secara terpisah di Ruang Kerja Kemnaker, Jakarta, Kamis (25/3).
BACA JUGA: Kemnaker Fokus Memperhatikan Masalah Psikologis dan Mental Pekerja Migran Indonesia
Ida Fauziyah menjelaskan, pemda dapat mengoptimalkan SDM yang ada di daerah untuk masuk ke pasar kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL), maupun Antar Kerja Antar Negara (AKAN).
Pemda juga dapat mengembangkan berbagai program peningkatan kompetensi, sehingga mampu bersaing dengan SDM daerah lain dan berkompetisi di pasar kerja nasional.
"Termasuk pula program-program pemberdayaan bagi tenaga kerja disabilitas, muda, wanita, dan lanjut usia, agar tenaga kerja khusus yang vulnerable (rentan) ini memperoleh kesempatan sama untuk masuk dalam pasar kerja," ujar Ida Fauziyah.
Menaker Ida menambahkan, potensi SDA dapat digali lebih dalam lagi untuk dimaksimalkan pemanfaatannya oleh SDM di daerah.
Dia pun berharap dapat menciptakan wirausaha baru maupun lanjutan, yang pada akhirnya mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.
"Pengembangan jejaring kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan stakeholder terkait penempatan tenaga kerja perlu dijalin secara konsisten sehingga masing-masing pihak dapat berkontribusi secara maksimal sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, " kata Ida Fauziah.
Sementara Dirjen Bilattas Budi Hartawan mengatakan kedua Pemda (Sumedang dan Sawahlunto) sepakat untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja dan pekerja yang ada di masing-masing daerahnya.
Yaitu, kata dia, melalui peningkatkan peran BLK baik UPTD, dan bantuan paket-paket pelatihan yang diberikan pusat.
"Peran BLK di masing-masing daerah akan terus ditingkatkan, baik melalui APBD maupun pendampingan, bantuan sarana prasarana, maupun bantuan paket-paket pelatihan dari pusat," ungkap dia.
Bupati Sumedang Donny Ahmar Munir memberikan apresiasi kepada Kemnaker, karena sinergitas dan kerja sama dengan BBPLK Bandung selama ini.
Terutama, kata dia, banyaknya paket-paket pelatihan dan bantuan alat-alat (sarana) sehingga tingkat pengangguran di Sumedang berkurang.
Menurut Donny, selama ini, program-program di daerahnya, dipadukan dengan program yang dilaksanakan oleh Kemnaker.
"Jika sudah mempunyai keahlian, akan kita bantu dari segi permodalannya untuk menghubungkan dengan CSR sehingga nantinya bisa mempunyai keahlian, punya pekerjaan, dan apa yang kita lakukan menjadi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, " kata dia.
Sedangkan Wali Kota Sawahlunto Deri Asta menegaskan, sebagai kota bekas tambang batu bara dan masih aktif hingga sekarang, Sawahlunto memiliki banyak potensi tenaga kerja di bidang otomotif dan alat berat.
Dia mengatakan, untuk mengurangi pengangguran dan menyerap tenaga kerja, pihaknya mengusulkan kepada Menaker Ida Fauziyah untuk membangun workshop otomotif alat berat di Sawahlunto di bawah pengelolaan BLK Padang.
"Nantinya workshop otomotif alat berat Sawahlunto ada di bawah binaan BLK Padang, Kita berharap secepatnya pembangunan workshop ini terwujud karena lahan kita sudah punya," katanya. (jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robia