jpnn.com, BADUNG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan kementerian yang dipimpinnya terus memperkuat penerapan kebijakan satu data ketenagakerjaan.
Upaya yang dilakukan, di antaranya dengan melakukan koordinasi antarinstansi ketenagakerjaan di pusat dan daerah untuk menyatukan persepsi prinsip data ketenagakerjaan di Indonesia.
BACA JUGA: Kemnaker Pastikan Koperasi TKBM Tidak Dihapus Terkait Pemberlakuan NLE di Pelabuhan
Rapat koordinasi nasional Satu Data Ketenagakerjaan (Rakornas SDK) yang sekarang berlangsung di Badung, Bali merupakan rangkaian sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah terkait penerapan Satu Data Indonesia di bidang ketenagakerjaan.
“Rakornas ini sebagai media untuk memperkuat kerja sama, kolaborasi, dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan dalam mewujudkan tata kelola data ketenagakerjaan yang memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia,” kata Menaker Ida Fauziyah saat membuka Rakornas SDK, Kamis (21/7).
BACA JUGA: Menaker Ida Fauziyah: Kemnaker Terus Matangkan Skema Jaminan Pensiun Bagi Pekerja
Dari Rakornas SDK, kata Menaker Ida, juga menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan untuk mendukung pemulihan nasional, khususnya sektor ketenagakerjaan yang terguncang akibat pandemi Covid-19.
Menurutnya, perlu langkah-langkah untuk mewujudkan agenda pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional berkelanjutan pascapandemi.
BACA JUGA: Kemnaker Ungkap 5 Strategi Sistem Informasi Pasar Kerja, Salah Satunya Memperkuat Kadin
Mulai dari menentukan sektor prioritas, mempromosikan pasar kerja, pemberian manfaat bantuan tunai, memaksimalkan dampak stimulus fiskal, serta mendorong inovasi pembiayaan hijau.
Menaker Ida Fauziyah berharap melalui Rakornas ini juga dikenalkan aplikasi Portal Satu Data Ketenagakerjaan dan SMData yang dapat dimanfaatkan pusat dan daerah untuk percepat implementasi satu data ketenagakerjaan.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker Bambang Satrio Lelono menambahkan reformasi tata kelola data ketenagakerjaan menjadi hal fundamental mewujudkan ketersediaan data ketenagakerjaan akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, mudah diakses, dan dapat dipakai kembali.
"Pada akhirnya setiap pengambilan keputusan dan kebijakan ketenagakerjaan memiliki dukungan data dan informasi berkualitas, relevan, akurat, up to date, lengkap dan berkesinambungan serta berbasis pada fakta atau bukti (evidence based)," para Bambang.
Bambang menyampaikan Kemnaker telah melakukan berbagai rangkaian sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah dalam implementasi Satu Data Indonesia di bidang ketenagakerjaan.
"Ini sejalan dengan rencana aksi satu data Indonesia yang disusun Kementerian PPN/Bappenas selaku sekretariat Satu Data Indonesia," tegas Bambang. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi