JAKARTA – Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi bukti ketidakmampun pemerintah mengelola sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Ketersedian potensi energi yang melimpah ruah harusnya membuat rakyat sejahtera, bukan malah mengurangi subsidi BBM yang berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat dan bertambahnya angka kemiskinan.
Pernyataan ini disampaikan mantan Kepala Staf TNI AD Jend. Purn. Ryamizard Ryacudu dalam Dialog Publik bertema ”Kenaikan BBM dan Kejahatan Konstitusi” di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (28/6). Menurutnya, ketidakmampuan pemerintah terlihat dari keterlibatan asing yang menguasai sekira 80 persen pengelolaan sumber energi. Sementara Pertamina sebagai perusahaan BUMN hanya sekitar 20 persen.
"Harusnya dikelola dengan baik agar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Ini penting untuk peningkatan ekonomi dan ketahanan nasional,” ujar Ryamizard. Turut pula menjadi pembicara Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kwik Kian Gie dan Aktivis 98 Nuryaman Berry Hariyanto.
Ryamizard berharap ke depan Indonesia bisa lebih stabil menjaga stabilitas ekonomi terkait kemandirian dan ketahanan energi sehingga mampu keluar dari ketergantungan impor. Kata dia, jangan lagi 2/3 persen BBM yang dikonsumsi dalam negeri didapat dari impor.
”Sehingga pengelolaan energi harus dikelola dengan baik agar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Ini penting untuk peningkatan ekonomi dan ketahanan nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Kwik Kian Gie lebih menyoroti pada pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan BBM. Kata dia, program itu hanya sekadar pencitraan elite politik tertentu. ”BLSM itu omong kosong, tidak berdasarkan perhitungan matang karena memang kepentingan sebenarnya untuk pencitraan semata,” ujar Kwik.
Apalagi menurut Kwik, pembagian BLSM tidak merata. Banyak warga yang seharusnya mendapatkan kompensasi dari pemerintah justru tidak dapat. Sementara, warga yang seharusnya tidak menikmati kompensasi justru dapat menikmatinya.
”Dari mana pemerintah bisa mengetahui kategori warga yang bisa menerima BLSM? Apa mereka mengenali masyarakatnya? Kok bisa-bisanya program pencitraan besar-besaran ini dijalankan?” ujar Kwik.
Di tempat yang sama, Aktivis 98 Nuryaman Berry Hariyanto menyatakan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM telah melanggar konstitusi. Pasalnya pemerintah justru melakukan kejahatan konstitusi dalam tata kelola dan tata niaga Migas. Pemerintah telah menempatkan Migas sebagai salah satu cabang produksi yang dikuasai asing atas nama pasar bebas.
”Pelanggaran konstitusi turunannya adalah semena-menanya pemerintah terhadap undang-undang. Artinya, ketika BBM subsidi dinaikkan jadi Rp 6.500 tapi pemerintah belum membuka soal harga pokok produksi,” jelas Berry.
Maka, lanjut Berry, adalah kebohongan publik jika pemerintah menyebut harga BBM di Indonesia adalah yang paling murah jika melihat kualitasnya yang buruk. Selain itu, masih banyak lagi kebohongan pemerintah yang selama ini dibiarkan rakyat. ”Kita ini penghasil minyak mentah, kita itu nomor dua setelah Venezuela. Tidak mungkin sebagai penghasil minyak mentah APBN jebol. Kenaikan BBM bersubsidi itu pembodohan publik,” tegas Berry. (awa/jpnn)
Pernyataan ini disampaikan mantan Kepala Staf TNI AD Jend. Purn. Ryamizard Ryacudu dalam Dialog Publik bertema ”Kenaikan BBM dan Kejahatan Konstitusi” di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (28/6). Menurutnya, ketidakmampuan pemerintah terlihat dari keterlibatan asing yang menguasai sekira 80 persen pengelolaan sumber energi. Sementara Pertamina sebagai perusahaan BUMN hanya sekitar 20 persen.
"Harusnya dikelola dengan baik agar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Ini penting untuk peningkatan ekonomi dan ketahanan nasional,” ujar Ryamizard. Turut pula menjadi pembicara Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kwik Kian Gie dan Aktivis 98 Nuryaman Berry Hariyanto.
Ryamizard berharap ke depan Indonesia bisa lebih stabil menjaga stabilitas ekonomi terkait kemandirian dan ketahanan energi sehingga mampu keluar dari ketergantungan impor. Kata dia, jangan lagi 2/3 persen BBM yang dikonsumsi dalam negeri didapat dari impor.
”Sehingga pengelolaan energi harus dikelola dengan baik agar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Ini penting untuk peningkatan ekonomi dan ketahanan nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Kwik Kian Gie lebih menyoroti pada pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan BBM. Kata dia, program itu hanya sekadar pencitraan elite politik tertentu. ”BLSM itu omong kosong, tidak berdasarkan perhitungan matang karena memang kepentingan sebenarnya untuk pencitraan semata,” ujar Kwik.
Apalagi menurut Kwik, pembagian BLSM tidak merata. Banyak warga yang seharusnya mendapatkan kompensasi dari pemerintah justru tidak dapat. Sementara, warga yang seharusnya tidak menikmati kompensasi justru dapat menikmatinya.
”Dari mana pemerintah bisa mengetahui kategori warga yang bisa menerima BLSM? Apa mereka mengenali masyarakatnya? Kok bisa-bisanya program pencitraan besar-besaran ini dijalankan?” ujar Kwik.
Di tempat yang sama, Aktivis 98 Nuryaman Berry Hariyanto menyatakan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM telah melanggar konstitusi. Pasalnya pemerintah justru melakukan kejahatan konstitusi dalam tata kelola dan tata niaga Migas. Pemerintah telah menempatkan Migas sebagai salah satu cabang produksi yang dikuasai asing atas nama pasar bebas.
”Pelanggaran konstitusi turunannya adalah semena-menanya pemerintah terhadap undang-undang. Artinya, ketika BBM subsidi dinaikkan jadi Rp 6.500 tapi pemerintah belum membuka soal harga pokok produksi,” jelas Berry.
Maka, lanjut Berry, adalah kebohongan publik jika pemerintah menyebut harga BBM di Indonesia adalah yang paling murah jika melihat kualitasnya yang buruk. Selain itu, masih banyak lagi kebohongan pemerintah yang selama ini dibiarkan rakyat. ”Kita ini penghasil minyak mentah, kita itu nomor dua setelah Venezuela. Tidak mungkin sebagai penghasil minyak mentah APBN jebol. Kenaikan BBM bersubsidi itu pembodohan publik,” tegas Berry. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yani Sebut Data ICW Ngawur
Redaktur : Tim Redaksi