jpnn.com, JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai jadi momentum mengurangi beban subsidi.
Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal menyarankan pemerintah melakukan stabilitas APBN dengan kebijakan yang baru saja dilaksanakan itu.
BACA JUGA: Harga BBM Naik, Sopir Angkot Mogok, Pelajar-Masyarakat Terkena Imbas
Menurutnya, saat ini kondisi ekonomi nasional cukup solid untuk menghadapi dampak kenaikan harga BBM.
Sebab, deflasi nasional yang diumumkan BPS minus 0,21 persen pada kuartal II 2022.
BACA JUGA: HNW Mendesak Presiden Jokowi Batalkan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
"Ini adalah deflasi yang terbesar setelah 2019. Artinya tekanan inflasi sudah mulai reda. Secara tahunan juga inflasi pada Agustus lalu sebesar 4,69 persen, (dibanding) bulan Juli yang hanya 4,9 persen, itu kan deflasi juga," ujar Fithra, seperti dikutip dari Antara, Senin (5/9).
Pada Agustus 2022 lalu, manufacturing purchasing managers index (PMI) Indonesia tercatat berada pada angka 51,7 atau naik 0,4 dibandingkan bulan sebelumnya 51,3.
Komunitas pakar kebijakan publik yang tergabung dalam Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) mengusulkan tiga langkah yang dapat diambil pemerintah memanfaatkan momentum tersebut.
BACA JUGA: BBM Pertamina Naik, Berapa Harga Shell dan Vivo?
Pertama, menyesuaian harga BBM bersubsidi, penyediaan bantalan pengamanan sosial bagi masyarakat, dan reformasi energi.
Formulasi itu merupakan hasil kajian cepat AAKI untuk mempelajari urgensi dan dampak kebijakan penyesuaian subsidi BBM terhadap berbagai aspek.
AAKI menilai pengurangan besaran subsidi pada BBM terutama Pertalite, Pertamax, dan Solar dapat memenuhi prinsip-prinsip keadilan, persamaan kesempatan, dan inovasi.
Prinsip keadilan adalah adanya pengalihan subsidi dan kompensasi BBM ke sektor lain yang lebih produktif dan berpihak ke rakyat paling membutuhkan.
Dua sektor itu sektor kesehatan dan pendidikan.
Ketua Umum AAKI Totok Hari Wibowo mengatakan konversi subsidi bisa peningkatkan pelayanan publik, bantalan sosial, fasilitas kesehatan, dana pendidikan, dan sebagainya.
Pengalihan subsidi dinilai penting dan mendesak untuk menghentikan pembengkakan subsidi BBM.
Pemerintah Indonesia telah mengumumkan tambahan anggaran bantalan sosial senilai Rp 24,17 triliun. Bantuan itu, salah satunya berupa bantuan langsung tunai (BLT).
Pada 31 Agustus 2022 lalu, Presiden Jokowi telah memulai pembagian BLT BBM secara simbolik melalui Kantor Pos Jayapura di Papua.
Jokowi menyebut BLT itu akan diterima 20,6 juta penerima manfaat. Selain itu ada BLT untuk 16 juta pekerja sebesar Rp 600 ribu.
Kemudian juga ada bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk subsidi transportasi daerah. Anggaran itu diambil dari pengalihan dua persen dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) dengan nilai total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 2,17 triliun.
Cendikiawan Islam UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra memandang penyesuaian harga BBM untuk mengurangi beban subsidi energi di APBN memang tidak dapat dihindari.
Hal ini untuk menghindari dampak negatif lebih besar yaitu krisis dan bangkrutnya APBN, seperti dalam kasus pemerintah Amerika Serikat yang berkali-kali lockdown akibat likuiditas keuangan yang terganggu.
Azyumardi menyebutkan keinginan pemerintah menyesuaikan harga BBM bisa dilakukan secara bertahap. (antara/mcr10/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul