jpnn.com - JAKARTA – Pemerintah saat ini mengebut pelaksanaan program kompensasi kenaikan harga BBM. Sebab, kebijakan pengurangan subsidi BBM baru akan dilakukan setelah program bantuan sosial siap.
Menko Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan, pemerintah menyadari bahwa kenaikan harga BBM akan berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM secara mendadak. ’’Ini penting supaya masyarakat siap,’’ ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (31/10).
BACA JUGA: 10 Bulan Wika Raih Kontrak Baru Rp 11,97 Triliun
Untuk meredam dampak kenaikan harga BBM, pemerintah meluncurkan kompensasi yang diberi nama Program Keluarga Produktif (PKP) pada Senin (3/11). Peluncuran itu empat hari lebih cepat dari rencana awallaunching pada 7 November. PKP akan terdiri atas tiga kartu bantuan sosial. Yakni, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Pemerintah menargetkan distribusi KIP, KIS, dan KKS bisa selesai dalam waktu singkat. Setelah skema bantuan sosial di tangan masyarakat yang berhak, barulah harga BBM dinaikkan.
BACA JUGA: One Stop Service Izin Investasi Berlaku November
Ekonom yang juga Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono mengungkapkan, besaran ideal kenaikan harga BBM memang Rp 2.000–Rp 3.000 per liter. Hal itu lebih baik daripada kenaikan dilakukan bertahap Rp 1.000 per liter. ’’Sebab, mau naik Rp 1.000 atau Rp 2.000, tetap akan ada yang protes dan marah. Jadi, lebih baik Rp 2.000 atau Rp 3.000 sekalian supaya penghematan (subsidi)-nya signifikan,’’ ujarnya.
Mengenai waktu kenaikan, Tony menyatakan waktu ideal sebenarnya adalah April atau Oktober, yakni saat memasuki masa panen, sehingga tekanan inflasi tidak terlalu berat. Namun, karena kondisi saat ini mendesak, dia menyarankan agar harga BBM segera dinaikkan. ’’Paling baik November ini atau paling lambat pertengahan Desember. Jangan sampai menunggu akhir Desember,’’ katanya.
BACA JUGA: Triwulan III, Wika Bukukan Laba Bersih Rp 400,71 Miliar
KIP, KIS, dan KKS sejatinya tidak jauh berbeda dengan program yang sebelumnya dijalankan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. KIP, misalnya. Program bantuan untuk siswa itu mengadopsi sistem bantuan siswa miskin (BSM). Ketika masih bernama BSM, jumlah sasarannya mencapai 18 juta siswa SD, SMP, SMK, dan SMA. Setelah berganti menjadi KIP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menaikkan jumlah sasaran menjadi 24 juta anak.
Namun, dari sekian banyak jumlah sasaran KIP itu, saat peluncuran Senin nanti, pemerintah hanya menyebarkan 153 ribuan kartu. Perinciannya, 100.776 siswa SD, 36.229 siswa SMP, 9.875 siswa SMK, dan 5.485 siswa SMA.
Mendikbud Anies Baswedan menjelaskan, program tersebut memang baru tahap awal. ’’Kami pakai istilah piloting dulu,’’ katanya setelah rapat koordinasi di kantor Menko Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (PMK) kemarin (31/10).
Dia menyatakan, sisanya akan dituntaskan pada 2015. Program itu dikebut dulu untuk mengantisipasi gejolak kenaikan harga BBM. Fasilitas yang diterima siswa dalam KIP akan sama dengan yang didapatkan dari BSM. Anies menuturkan, KIP belum bisa diterbitkan secara menyeluruh di wilayah Indonesia. Sebab, masih butuh persiapan teknis secara luas.
Tidak jauh berbeda dengan KIP, penerbitan KIS yang notabene menggantikan program bantuan iuran pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga demikian. Dari 86,4 juta warga penerima bantuan iuran (PBI), baru 432 ribu yang akan menerima KIS pada awal peluncuran nanti. Bahkan, hingga kemarin, perdebatan tentang posisi KIS dengan JKN yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih muncul.
Menjawab soal itu, Dirjen Bina Upaya Kesehatan (BUK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Akmal Tahir menjelaskan, KIS hanya perubahan nama kartu BPJS Kesehatan untuk PBI. Sementara itu, program akan tetap bernama JKN dengan BPJS Kesehatan sebagai pengelolanya. ’’Tidak akan ada overlapping. Ini memang justru akan menyempurnakan (layanan),’’ jelasnya.
Penyempurnaan tersebut mencakup dua hal. Pertama, penambahan jumlah cakupan PBI. Meski belum ada jumlah pasti tambahan peserta, Akmal menegaskan 86,4 juta PBI akan ditambah. Penambahan itu berasal dari sekitar 1,7 juta gelandangan, anak telantar, difabel, dan warga miskin lainnya yang selama ini tidak ter-cover. ’’Data yang kami gunakan berbasis rumah tangga. Karena mereka tidak memiliki rumah tangga, selama ini tidak tercatat dan tidak ter-cover otomatis,’’ urainya.
Kedua, program untuk meng-cover biaya perawatan bayi yang baru lahir dari pasangan penerima KIS. Jika sebelumnya mereka tidak langsung di-cover, dengan KIS yang dimiliki orang tua, si anak akan otomatis terdaftar. Dengan demikian, anak bisa langsung menikmati layanan kesehatan gratis. Fasilitas untuk meng-cover biaya perawatan bayi itulah yang membedakan KIS dengan JKN.
Selain dua kartu tersebut, pemerintah menyiapkan satu kartu lain, yakni KKS. Sama dengan dua kartu lainnya yang menggantikan program bantuan sosial sebelumnya, KKS merupakan pengganti Program Keluarga Harapan (PKH). Tidak jauh berbeda dengan PKH, KKS akan membagikan uang tunai Rp 200 ribu kepada rumah tangga sasaran (RTS). KKS bakal dilayani Bank Mandiri. ’’Dalam peluncuran nanti, KKS dibagikan kepada 430 ribu rumah tangga sasaran,’’ ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.
Pada tahap awal peluncuran, KIP, KIS, dan KKS baru disebar ke 18 kabupaten/kota. Titik-titik yang dipilih masuk kategori daerah perkotaan yang mudah dijangkau dengan kondisi infrastruktur pendukung yang sudah siap. Delapan belas titik penyebaran KIP tahap awal itu adalah Jakarta Pusat, Selatan, Utara, Timur, dan Barat. Kemudian, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Cirebon, Kota Bekasi, Kabupaten Kuningan, dan Kota Semarang. Selanjutnya, Kabupaten Tegal, Kabupaten Banyuwangi, Kota Surabaya, Balikpapan, Kota Kupang, Kabupaten Mamuju Utara, dan Kota Pematang Siantar.
Seluruh kartu akan diresmikan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada Senin (3/11). Lokasi peresmian itu adalah kantor pos yang menjadi salah satu akses pencairan uang. Lima tempat di Jakarta sudah disiapkan untuk peresmian tersebut. Yaitu, Kantor Pos Fatmawati, Mampang, Jalan Pemuda, Pasar Baru, dan Kebong Bawang. (owi/wan/mia/bil/gal/byu/c5/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lifting Minyak Turun Jadi 792 Ribu BPH
Redaktur : Tim Redaksi