Kenaikan Harga BBM Tak Bisa Dihindari, Pengalihan Subsidi Penting Tepat Sasaran

Jumat, 23 September 2022 – 19:14 WIB
Tangkapan layar - Staf Khusus Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Ahmad Iman Sukri. Foto: Pandawa Nusantara.

jpnn.com - JAKARTA - Staf Khusus Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Ahmad Iman Sukri menilai kenaikan harga BBM tidak bisa dihindari.

Pasalnya, subsidi BBM terus membengkak dan tidak tepat sasaran sementara kondisi global sangat tidak menentu.

BACA JUGA: Massa GNPR Kembali Berdemo di Patung Kuda, Tolak Kenaikan Harga BBM

Karena itu, Ahmad Iman menilai hal yang terpenting saat ini memanfaatkan pengalihan subsidi BBM sesuai dengan tujuannya.

"Justru (penyesuaian harga BBM ini) harus disesuaikan dan dialokasikan untuk kegiatan produktif," ujar Ahmad Iman dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Pandawa Nusantara.

BACA JUGA: BLT Kompensasi Kenaikan Harga BBM Tak Akan Ampuh, Begini Penjelasannya

FGD kali ini digelar dengan mengangkat tema 'Penyesuaian Harga BBM: Penyehatan dan Jaring Pengaman Sosial Imbas Kenaikan BBM' di Jakarta, Jumat (23/9).

Menurut Ahmad, 40 persen dana desa kini dialokasikan untuk bantuan langsung tunai (BLT).

BACA JUGA: Adian Napitupulu Bandingkan Kenaikan Harga BBM era SBY dengan Jokowi, Jauh Banget

Hal tersebut sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo.

"Untuk 2023 sendiri sudah ada, Kemendes sudah mengalokasikan 25 persen untuk BLT dari dana desa itu," ucapnya.

Ahmad lebih lanjut mengatakan untuk program padat karya tunai desa alokasi dari dana desa sampai Juli terserap Rp 994 miliar.

Diharapkan dengan adanya BLT BBM dapat memulihkan perekonomian di desa yang terdampak pandemi.

"Tujuan transisi BLT BBM ini agar dapat memaksimalkan pemulihan ekonomi di desa," katanya.

Dalam diskusi ini turut hadir sebagai pembicara anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra dan pimpinan DPP Pandawa Nusantara Mamit Setiawan.

Sementara itu, Sekjen DPP Pandawa Nusantara Faisal Anwar berharap bansos yang digelontorkan pemerintah mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak.

“Program bantuan sosial senilai Rp 24,17 triliun yang diperuntukkan untuk masyarakat penerima manfaat selama empat bulan diharapkan dapat didistribusikan dengan baik dan tepat sasaran,” kata Faisal.(gir/jpnn)


Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler