JAKARTA - Kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) bakal dibebankan secara bertahap. Pilihan mungkin dipertimbangkan karena selain memperhatikan kesehatan fiskal, pemerintah juga menimbang beban inflasi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan kenaikan tarif listrik bisa dibebankan tiga kali sebesar 3 persen hingga mencapai kenaikan maksimal rata-rata 10 persen di tahun ini. "Kita kan intinya biar masyarakat tidak terlalu berat. Kita akan usahakan kalaupun ada beban, jangan ditumpuk," kata Jero di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (2/3).
Jero mengatakan opsi kebijakan itu bakal turut dibahas dalam RAPBN Perubahan 2012. "Nanti tergantung DPR-nya," kata Jero. Presentase di tiap golongan konsumen juga bakal diputuskan pemerintah bersama parlemen.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo pemerintah akan mengatur agar fiskal tetap sehat namun inflasi tetap terkendali. "Ini supaya kesejahteraan rakyat jangan terdampak. Bahkan kita harus siap mengelola tingkat kemiskinan kita," kata Menkeu.
Agus mengatakan kenaikan harga BBM dan TTL tidak bisa ditunda karena subsidi bisa makin membengkak. Pengajuan RAPBNP bakal dilakukan di depan Rapat Paripurna DPR Selasa depan.
Menkeu mengatakan, jika harga tidak dinaikkan, subsidi BBM bisa membengkak Rp 55 triliun. Sedangkan subsidi listrik bisa bertambah Rp 53 triliun. "Itu kalau situasinya terus seperti ini," kata Menkeu.
Menkeu mengatakan, mesti ada upaya pengendalian subsidi akibat melesetnya sejumlah asumsi di APBN. "Jadi akan ada respons kita ke pengelolaan subsidi, baik BBM maupun listrik," kata Agus.
Asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2012 diproyeksikan USD 90 per barel. Sedangkan harga ICP saat ini telah mencapai sekitar USD 122 per barel. Dalam APBN 2012, subsidi energi tahun ini dianggarkan Rp 168,559 triliun. Subsidi BBM dan elpiji 3 kilogram ditetapkan Rp 123,559 triliun. Sedangkan subsidi listrik dianggarkan Rp 44,96 triliun.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan untuk kompensasi kenaikan harga BBM, pemerintah bakal menganggarkan Rp 25 triliun untuk Bantuan Langsung Tunai. "Tidak mungkin menaikkan BBM tanpa konpensasi kepada masyarakat. Ada sekitar 18,5 juta kepala keluarga atau 30 persen masyarakat kita yang terdampak. Kita siapkan Rp 25 triliun," kata Hatta.
Hatta mengatakan jumlah BLT yang disalurkan bisa lebih dari Rp 100 ribu per bulan. "Tentu lebih besar dari yang dulu itu, intinya menutup gap akibat kenaikan itu," katanya.(sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP: Rakyat Seperti tak Berharga di Mata Pemerintah
Redaktur : Tim Redaksi