Kenaikan Tarif Listrik jadi Kado Pahit Tahun Baru

Selasa, 30 Desember 2014 – 11:37 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik di awal 2015 merupakan sebuah pil pahit yang mesti ditelan rakyat.

Pengamat anggaran, Uchok Sky Khadafi  mengatakan, biasanya pemerintah berasalan kenaikan listrik itu tergantung pada harga minyak dunia serta depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Alasan ini selalu dipropagandakan agar masyarakat yakin dan menerima kenaikan TDL ini.

BACA JUGA: Garuda Seriusi Rencana Ekspansi ke Bandara Pondok Cabe

"Dengan kenaikan TDL sama dengan pengurangan subsidi listrik, dan rakyat harus membayar lebih mahal kepada TDL," katanya, Selasa (30/12).

Padahal, ia menambahkan, kenaikan TDL bukan hanya tergantung pada harga minyak dunia, dan nilai tukar rupiah yg mengalami depresiasi terhadap dolar.

BACA JUGA: Ririek Pimpin Telkomsel, Diaz Hendropriyono Jadi Komisaris

"Tapi yang lebih "hancurkan" manajemen  PLN dan sangat membebani pundak rakyat adalah PLN harus membayar utang," kata dia.

Uchok mengatakan, bunga utang PLN yang harus dibayar pada 2012 dan 2013 sama-sama Rp 28,6 triliun.

BACA JUGA: Harga Saham Terendah Tiga Tahun Terakhir

Sedangkan utang PLN jangka panjang diperkirakan sebesar Rp 374.3 triliun. Antara lain berasal dari penerusan pinjaman Rp 29,4 triliun, utang kepada pemerintah Rp 8,7 triliun, utang sewa pembiayaan Rp 129,7 triliun, utang bank dan surat utang jangka menengah Rp 66,4 trilun serta utang obligasi Rp 81 triliun dan lainnya.

Selain itu, kata Uchok, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan semester satu tahun 2014 ditemukan kebocoran anggaran yang berakibat akan potensi kepada kerugian negara Rp 587 miliar dan USD 1,2 juta.

Dari gambaran di atas, sebut Uchok, jelas-jelas akan naiknya TDL pada awal tahun 2015 bukan hanya alasan harga minyak dunia, dan nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi terhadap dolar.

"Tapi disebabkan  manajemen yang korup, suku bunga utang yang merangkak naik, dan utang yang menumpuk," katanya.

Namun, pemerintah Presiden Joko Widodo tidak mau menelan pil pahit ini untuk memperbaiki keuangan PLN ini. Tapi, malahan pil pahit diberikan kepada rakyat dalam bentuk kenaikan TDL dan PLN di nahkoda oleh orang-orang yang bermasalah di mata publik.

"Artinya perubahan struktural di tubuh PT PLN (Persero), yang kini dijabat oleh Sofyan Basyir sebagai Direktur Utama, dan Chandra sebagai Komisaris Utama, justru malah membuat rumit benang kusut permasalahan yang terjadi di internal PLN," pungkas Uchok. (boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jasindo Siap Tanggung Asuransi AirAsia


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler