jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan Presiden Jokowi menaikkan THR PNS, TNI, dan Polri serta pensiunan dinilai sejumlah kalangan bermuatan politis. Seperti diketahui tahun lalu besaran THR hanya sekali gaji pokok. Tetapi tahun ini, mendekati 2019, besarannya naik karena termasuk tunjangan kinerja serta aneka tunjangan lainnya.
Namun tudingan bahwa semakin besarnya nominal uang THR itu bermuatan politisi dibantah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Perempuan yang akrab disapa Bu Ani itu menuturkan bahwa skema baru THR bagi PNS dan pensiunan sudah ada dalam pagu APBN 2018.
BACA JUGA: Jokowi Diingatkan soal Janji Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen
Karena itu, dia membantah jika kebijakan baru tersebut dianggap merupakan kebijakan politis. Dia juga tidak menjawab dengan gamblang apakah skema baru THR ini akan berlaku pada tahun-tahun berikutnya.
"Kan kemarin sudah ditulis di dalam UU APBN yang sudah kita bahas selama ini, itu sudah dianggarkan, jadi selama ini sudah dibahas sejak tahun lalu. Itu selalu dibahas dalam APBN, yang ini sekarang lagi dibahas mulainya, "jelas Sri Mulyani di Gedung DPR, Kamis (24/5).
BACA JUGA: Soal Kasus Bocah Pengancam Jokowi, Ini Kata Kabareskrim
BACA JUGA: Pegawai Non-PNS Juga dapat THR tapi Bukan untuk Honorer
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu hanya menegaskan bahwa pihaknya berharap kenaikan besaran THR tersebut bisa mendongkrak konsumsi di kuartal kedua ini. Menurut dia, yang terpenting bagi pemerintah adalah mempertahankan stabilitas bersama-sama dengan Bank Indonesia.
BACA JUGA: Bandara Kertajati Sudah Jadi, Hasanah Siapkan Jalur Rajawali
"Kita lihat saja nanti pertumbuhan ekonomi, sekarang kita fokus pada stabilitas. Hari-hari ini akan bersama-sama Bank Indonesia terus menjaga stabilitas, artinya jangan sampai suatu confidence itu terganggu gejolak yang terjadi, tapi kita berharap pada kuartal II ini optimisme bisa didapat, " tegasnya. (ken/wan/agf)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tebar Ribuan KIP, Jokowi Cuma Bilang Ini ke Ratusan Guru
Redaktur & Reporter : Soetomo