jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan tarif parkir disinsentif terhadap kendaraan yang tidak melakukan uji emisi.
Tarif disinsentif yang dikenakan bagi kendaraan yang tidak melakukan uji emisi itu adalah Rp 7.000 per jam.
BACA JUGA: UP PKB Jagakarsa Dioperasikan Kembali, Bisa Uji Emisi Ratusan Kendaaran Setiap Hari
Sementara, untuk kendaraan yang sudah uji emisi akan dikenakan tarif Rp 4.000 per jam.
“Bagi kendaraan yang parkir di lokasi pemprov dan belum lulus uji emisi akan dikenakan tarif tertinggi, contoh di lapangan parkir IRTI, Mayestik dan beberapa lokasi samsat barat juga,” ucap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (14/6).
BACA JUGA: Uji Emisi Kendaraan di Jakarta Tak Berjalan Maksimal, Ternyata Ini Sebabnya
Dia menjelaskan regulasi tentang uji emisi ini sebenarnya sudah tertuang dalam beberapa aturan, seperti Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.
Aturan lainnya yang akan segera diterapkan adalah bagi pemilik kendaraan yang ingin memperpanjang STNK maka wajib melakukan uji emisi.
BACA JUGA: Lokasi Uji Emisi Kendaraan di DKI Masih Jauh dari Target, Sebegini Jumlahnya
“Pengujian emisi itu bisa dilakukan saat yang bersangkutan melakukan perpanjangan STNK, itu berlaku tahun depan dan itu di Jakarta akan menyesuaikan,” kata dia.
Syafrin menambahkan pihaknya telah mewajibkan bengkel di seluruh wilayah DKI Jakarta untuk mengoperasikan uji emisi.
“Setiap bengkel beberapa APM ketika mereka melakukan servis rutin, otomatis ada tes ujian emisi dan itu free. Artinya, itu complement dari bengkel kepada pelanggannya,” tambahnya. (mcr4/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi