Kepala Bappisus Tekankan 3 Hal Penting untuk Dukung Reformasi Berkelanjutan Bea Cukai

Selasa, 24 Desember 2024 – 14:57 WIB
Kepala Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto (kanan) bersama Dirjen Bea Cukai Askolani yang hadir di acara Rakorpim Akhir Tahun 2024 yang berlangsung di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta, Selasa (24/12). Foto: Dokumentasi Humas Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Akhir Tahun 2024 pada Selasa (24/12).

Kegiatan yang mengusung tema 'Refleksi dan Transformasi Bea Cukai untuk Mendukung Asta Cita' berlangsung di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta.

BACA JUGA: Bea Cukai Melepas Ekspor 13 Ribu Ekor Belut Sawah Hidup Asal Banjarmasin ke Tiongkok

Salah satu bahasan dalam Rakorpim tersebut dalah penguatan reformasi kepabeanan dan cukai berkelanjutan (PRKCB) yang berlangsung sejak 2021 hingga saat ini.

Diketahui, PRKCB merupakan konsep transformasi Bea Cukai yang bertujuan mendukung perekonomian negara, meningkatkan penerimaan negara, dan melindungi masyarakat yang diimplementasikan melalui tugas dan fungsi instansi ini.

BACA JUGA: Dukung Asta Cita, Ini Kinerja Pengawasan Kanwil Bea Cukai Jakarta Sepanjang 2024

Untuk mendukung reformasi berkelanjutan di Bea Cukai tersebut, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Dr (C) Aris Marsudiyanto yang hadir dalam Rakorpim menekankan tiga hal.

Pertama, pentingnya kolaborasi lintas sektoral.

BACA JUGA: Kinerja APBN 2024 On Track, Penerimaan Bea Cukai Capai Rp 257,8 Triliun hingga November

"Terkait kolaborasi, mohon intensifkan kerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait," kata Aris.

Dia berharap adanya Bappisus dioptimalkan agar semua kelembagaan terkoordinasi dengan lebih baik.

"Secara struktural badan kami ini adalah mata dan telinga presiden," beber Aris.

Dijelaskan Aris, Bappisus hadir untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif dan APBN tepat sasaran.

Badan ini bertugas memberi dukungan kepada presiden sesuai dengan penugasan kepala negara, dan ketentuan perundang-undangan dalam hal pengawasan, pengendalian, pemantauan, penelusuran, dan investigasi khusus jika diperlukan.

Bappisus dibentuk dengan tugas dan fungsi sebagai kontroling pengawasan, khususnya untuk APBN dan APBD sesuai program kementerian atau lembaga masing-masing.

Kedua, kata Aris, evaluasi risiko program kerja Bea Cukai dan mitigasi penyalahgunaan anggaran.

"Kami mohon pimpinan Bea Cukai mengevaluasi kebijakan yang ada, baik fiskal dan operasional. Hindari pemborosan, feasibility study, seremonial, perjalanan dinas yang tidak efektif mohon dieliminasi. Mohon ke depan agar dievaluasi agar lebih efektif, efisien, dan produktif," pesannya.

Ketiga, pembinaan SDM dan penanaman nilai nasionalisme dan integritas, serta modernisasi sistem teknologi dan pengawasan Bea Cukai.

Menurut Aris, tugas Bea Cukai sangat strategis dan dia menginginkan semuanya transparan, sehingga menciptakan kolaborasi yang baik.

Aris menilai jika tidak dipenuhi dengan orang profesional dan fasilitas modern, legal yang kuat, kolaborasi kuat dengan aparat terkait akan diintervensi terus dengan hal-hal ilegal.

"Tanpa SDM dan infrastruktur modern lama-lama kekayaan negara kita akan hilang," ungkapnya.

Aris menegaskan Bappisus ke depannya akan mengoordinasikan Bea Cukai dengan beberapa kementerian atau lembaga terkait.

Kolaborasi lintas sektoral ini diharapkan dapat mengatasi ego sektoral dan meningkatkan efisiensi kebijakan.

Senada disampaikan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Askolani mengatakan kolaborasi lintas sektoral dapat membantu kesuksesan pelaksanaan reformasi berkelanjutan Bea Cukai.

Menurut Askolani, keberhasilan program PRKCB tidak hanya bergantung pada satu pihak saja.

Kolaborasi lintas sektoral menjadi kunci utama untuk menciptakan sistem kepabeanan dan cukai yang modern, transparan, dan akuntabel.

Dirjen Askolani menyebut reformasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari digitalisasi proses pelayanan, penguatan pengawasan, hingga penyederhanaan regulasi untuk menciptakan kemudahan berusaha.

Dia mengatakan implementasi program reformasi ini membutuhkan dukungan aktif dari berbagai pihak, termasuk integrasi data lintas kementerian dan lembaga.

Dirjen Askolani menyampaikan langkah-langkah penguatan tersebut sudah banyak hasilnya yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Kami juga sudah melanjutkan persiapan jangka menengah. Program reformasi ini terus kami evaluasi, baik pelayanan maupun pengawasan," paparnya. (mrk/jpnn)


Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler