jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyebut ada lima hal yang menjadi arah kebijakan fiskal pada 2022.
Menurutnya, memasuki 2022 Indonesia masih menghadapi ketidakpastian kondisi perekonomian.
BACA JUGA: Banggar DPR Kunker ke Jabar, Kang Cucun: Keadilan Fiskal Bagi Daerah Segera Diwujudkan
Namun, pemerintah tetap mengupayakan menuju target disiplin fiskal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 melalui arah kebijakan fiskal 2022 pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
Febrio mengatakan kunci utama recovery ekonomi adalah penguatan sektor kesehatan melalui kesuksesan program vaksinasi, protokol kesehatan, peningkatan fasilitas kesehatan, dan obat-obatan.
BACA JUGA: Fraksi PKB DPR Pastikan RUU HKPD Memperkuat Desentralisasi Fiskal
“Kesehatan tetap menjadi kolom pertama. Kami tahu itu adalah necessary condition,” ungkap Febrio dalam Taklimat Media Tanya BKF, Rabu (12/1).
Setelah itu, lanjut Febrio menjaga resiliensi, survival, dan akselerasi pemulihan melalui program perlindungan sosial, dukungan kepada dunia usaha, dan UMKM.
BACA JUGA: Bea Cukai Tawarkan Fasilitas Fiskal Ke Perusahaan, Ini Keuntungannya
Hal itu dilakukan dengan pemberian Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat, dan insentif dunia usaha.
Lebih lanjut, hal yang ketiga adalah menjaga momentum reformasi struktural.
Hal itu untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi melalui SDM unggul dan berintegritas, sistem kesehatan yang handal, perlindungan sosial yang adaptif, infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, dan reformasi struktural.
Keempat, reformasi fiskal yang komprehensif melalui reformasi perpajakan, spending better, dan inovasi pembiayaan.
“Kami perbaiki belanja, kami perbaiki perpajakan dengan undang-undang, lalu kami perbaiki juga pembiayaan,” ujar Febrio.
Terakhir, menjaga pelaksanaan APBN 2022 berjalan optimal sebagai pondasi konsolidasi fiskal pada 2023 dengan optimalisasi reformasi struktural, keberhasilan reformasi fiskal, dan menjaga komitmen bersama seluruh Kementerian atau lembaga.
“Arahnya tidak hanya semakin kredibel menuju konsolidasi fiskal 3 persen atau kurang tetapi kita juga ingin recovery itu berkualitas,” kata Febrio.(mcr28/jpnn)
Redaktur : Elvi Robia
Reporter : Wenti Ayu