jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana memberikan klarifikasi tentang Pasal 100 PP Manajemen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
Dalam PP Manajemen PPPK pasal 100 menyebutkan, "Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, apabila ketentuan mengenai Gaji dan Tunjangan belum ditetapkan, PPPK diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan gaji dan tunjangan pNS yang besarannya diatur dengan Peraturan Presiden."
BACA JUGA: Titi Honorer K2 Beber Ketentuan Pasal 100 PP Manajemen PPPK
Makna pasal tersebut menurut Bima, bukan berarti pemerintah sudah wajib membayarkan gaji serta tunjanangan setara PNS.
Kewajiban itu akan dipenuhi bila PPPK sudah resmi diangkat, dibuktikan dengan NIP serta SK.
BACA JUGA: Merasa Dilupakan Pemerintah, Perawat Icha: Pokoknya Kami Tunggu NIP PPPK
"Honorer K2 yang lulus PPPK bukan berarti langsung menerima gaji serta tunjangan setara PNS. Ada mekanismenya untuk mendapatkan itu. Mereka harus diangkat dulu baru bisa menerima gaji serta tunjangan setara PNS," kata Bima kepada JPNN.com, Kamis (4/6).
Honorer K2 yang lulus PPPK pada Februari 2019 selama belum diangkat, lanjutnya, harus digaji pemda.
BACA JUGA: Nurhadi Sudah Terendus Sejak Februari, 5 Kali Lolos, kok Bisa?
Besarannya tergantung kebijakan pemda. Namun, alangkah baiknya bila nominalnya setara UMR.
Bima menjelaskan, makna Pasal 100 adalah perlu adanya regulasi untuk mengatur tentang gaji dan tunjangan PPPK.
Tanpa regulasi itu, PPPK tidak bisa mendapatkan hak-haknya.
"Amanah PP Manajemen PPPK Pasal 100 itu yang sedang kami tunggu, yaitu Perpres Gaji PPPK," ucapnya.
Perpres tersebut menurut Bima sudah di tahapan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Begitu Perpres keluar, NIP sudah bisa ditetapkan dan PPPK langsung mendapatkan hak-haknya.
"Semoga tidak lama Perpresnya keluar. Kasihan juga sudah setahun lebih mereka (51 ribuan PPPK) lulus," ucapnya.
Sebelumnya, Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mengulik PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK Pasal 100.
Pemahaman Titi, isi pasal itu mengharuskan pemerintah memberikan gaji dan tunjangan PPPK yang sudah lulus pada 2019, setara PNS.
Apalagi PPPK dari honorer K2 sudah bekerja puluhan tahun.
"PPPK dari honorer K2 berbeda dengan pelamar umum. Honorer K2 sudah bekerja makanya bisa langsung digaji," tegasnya.
Titi mengakui awam soal hukum. Namun, bila mencermati isi pasal tersebut, Titi menilai mestinya PPPK sudah mendapatkan hak-haknya.
Bukan seperti sekarang banyak yang tidak digaji.
Kalaupun digaji, nilainya di bawah standar kehidupan layak, bahkan ada yang hanya Rp 250 ribu per bulan. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad