Kepala BKP Kementan Berikan Solusi Atasi Gizi Buruk di Dunia

Sidang FAO KE-159 di Roma

Rabu, 06 Juni 2018 – 18:59 WIB
Delegasi Kementerian Pertanian di Sidang Dewan FAO ke-159 di Roma, Italia, Senin (4/6). (Foto: kementan/jpnn)

jpnn.com, ROMA - Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi dalam forum Sidang Dewan FAO ke-159 di Roma Italia, Senin (4/6), menegaskan sumber daya pangan lokal merupakan solusi untuk mengatasi tiga masalah gizi buruk.

Seperti diketahui, Sidang Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia/Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO) berlangsung sejak 4-8 Juni 2018 di Roma.

BACA JUGA: Kementan Terima WTP Dua Kali Berturut-turut

Delegasi Republik Indonesia dipimpin Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Agung Hendriadi dengan anggota dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pertanian.

“Ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah terhadap FAO untuk meningkatkan peranan sumber bahan pangan yang sehat dan berkualitas, namun tetap terjangkau oleh masyarakat luas,” ujar Agung.

BACA JUGA: NTP Mei Naik, Kementan: Ini Bukti Petani Makin Sejahtera

Agung menerangkan, saat ini FAO sedang melakukan pekerjaan analitis dalam mencari solusi atas tiga beban malnutrisi yang terjadi di Asia dan Pasifik, terdiri dari: i) kejadian rendah nutrisi, ii) kekurangan nutrisi mikro, dan iii) kelebihan berat badan dan kegemukan.

Pekerjaan analitis tersebut tambah Agung, dapat meningkatkan kinerja tim nasional ketahanan pangan (Dewan Ketahanan Pangan) yang saat ini sedang dikerjakan oleh BKP di Indonesia.

BACA JUGA: Mentan Tegaskan Stok Pangan Aman Hingga Lebaran

Pada kesempatan itu, Indonesia juga mengusulkan untuk meningkatkan kerja sama dalam penelitian dan pengembangan terhadap bahan pangan lokal mulai dari industri hulu sampai dengan industri hilir.

“Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya peran petani skala kecil, termasuk nelayan, dalam pengentasan kemiskinan mengingat kemiskinan terkonsentrasi di wilayah pedesaan,” terang Agung.

Tema diatas diambil berdasarkan hasil diskusi dengan tema "Improving Small-scale Farmers Welfare" yang diadakan di sela-sela Konferensi Regional FAO Asia Pasifik ke-34 di Fiji pada 8-13 April 2018 lalu.

Pemerintah berkeyakinan bahwa perhatian yang cukup untuk petani skala kecil dari masyarakat internasional dapat menghilangkan kemiskinan dalam segala bentuknya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Upaya peningkatan pendapatan di wilayah pedesaan juga mendapat perhatian dari anggota Dewan FAO termasuk Indonesia. Salah satu upaya yang saat ini sedang dilakukan oleh FAO adalah mempromosikan lokasi Globally Important Agriculture Heritage System (GIAHS) sebagai lokasi wisata pertanian yang berwawasan lingkungan.

“Bersama dengan negara lainnya, Indonesia memandang program GIAHS FAO merupakan salah satu solusi berkelanjutan dalam mengembangkan wilayah pedesaan baik dari segi perolehan pendapatan maupun konservasi lingkungan dari kegiatan pertanian. Hal ini ibarat pepatah, sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui,” jelas Agung.

Selain isu substansi di atas, pengelolaan internal organisasi FAO yang lebih berkeadilan juga mendapat sorotan anggota Dewan FAO.

Negara anggota Dewan FAO mengusulkan perlunya keseimbangan keterwakilan negara anggota sebagai bagian dari perjuangan negara-negara berkembang dalam meningkatkan keterwakilannya dalam struktur organisasi FAO yang selama ini masih didominasi oleh sumber daya manusia dari negara maju khususnya dari Eropa.

Peningkatan keseimbangan keterwakilan tersebut merupakan salah satu mandat FAO untuk meningkatkan kapasitas negara anggotanya. (jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kementan Dorong Luas Tambah Tanam dan Optimalisasi Alsintan


Redaktur & Reporter : Rasyid Ridha

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler