jpnn.com, ROMA - Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (BKP Kementan) Agung Hendriadi, menyampaikan pentingnya pengarusutamaan pendekatan hak atas pangan dalam pencapaian ketahanan pangan dalam side event Committee on World Food Security (CFS) ke-46 di Roma, Italia, Senin (14/10).
Agung yang juga Ketua Delegasi Indonesia memaparkan, kesetaraan merupakan prinsip penting yang harus terus diupayakan dalam implementasi hak atas pangan.
BACA JUGA: BKP Kementan Bangun Manusia Berkualitas Melalui KRPL
"Setiap negara harus dapat menghilangkan ketidaksetaraan yang dapat menyebabkan kerawanan pangan, antara lain ketidaksetaraan gender dan geografik, serta ketidaksetaraan sosial, politik dan ekonomi," ujar Agung.
Menurut Agung, dengan menghilangkan ketidaksetaraan, setiap individu akan dapat mengakses pangan sesuai dengan keinginannya. “Indonesia telah mengembangkan kerangka kebijakan untuk memperkuat hak atas pangan. Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin hak atas pangan sebagai komponen dasar untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas,” tambah Agung.
BACA JUGA: Optimalkan Sergap, Kepala BKP Kementan Sidak Bulog Divre Jatim
Agung juga menyampaikan pengalaman Indonesia dalam menciptakan ketahanan pangan berbasis hak atas pangan. “Untuk menciptakan ketahanan pangan, Indonesia mengembangkan beberapa program yang fokus pada aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan,” kata Agung.
Dalam aspek ketersediaan pangan, Indonesia telah menyediakan subsidi pupuk dan benih pada petani skala kecil, membangun infrastruktur irigasi, membangun cadangan pangan, dan mengembangkan inovasi teknologi untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Untuk meningkatkan akses pangan, beberapa program yang dikembangkan antara lain jaring pengaman sosial, bantuan pangan untuk kejadian bencana, stabilisasi harga pangan, serta desain sistem logistik pangan nasional untuk meningkatkan keterjangkauan pangan secara fisik.
Terkait pemanfaatan pangan, Indonesia terus berupaya meningkatkan status gizi masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi pangan beragam bergizi seimbang dan aman, memperkuat surveilan keamanan pangan, serta mengembangkan sanitasi dan pelayanan kesehatan.
Selain itu, Indonesia juga telah memberdayakan kelompok wanita tani untuk memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga sekaligus sumber tambahan pendapatan melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Sampai saat ini, Indonesia telah memberdayakan lebih dari 20 ribu kelompok wanita tani, atau setara dengan sekitar 600 ribu rumah tangga petani atau 2,5 juta masyarakat.
"Upaya yang dilakukan tersebut telah berdampak pada penurunan rasio gini dan tingkat kemiskinan, khususnya kemiskinan pedesaan," jelas Agung.
Data BPS menunjukkan persentase penduduk miskin menurun dari 11,25 persen pada tahun 2014 menjadi 9,82 persen pada tahun 2018. Selain itu, inflasi pangan menurun dari 10,5 persen pada tahun 2014 menjadi 3,41 persen pada tahun 2018.
Menurut Agung, upaya Indonesia membangun ketahanan pangan telah berhasil mengurangi prevalensi stunting, wasting dan overweight, serta menurunkan angka rawan pangan dari 16,94 persen pada tahun 2014 menjadi 8,23 persen pada 2018.
Side event ini diselenggarakan di sela-sela pertemuan CFS dengan topik Fighting Hunger between Rights and Inequalities: Too Many Left Behind! How Can Human Rights Be Used to Reduce Inequalities and Overcome Discrimination for Achieving Food Security and Nutrition for All?
CFS merupakan forum pertemuan internasional yang membahas kebijakan ketahanan pangan dan gizi secara inklusif melalui perumusan kesepakatan bersama dengan melibatkan beragam pemangku kebijakan dari seluruh dunia. CFS ke-46 dilaksanakan 14 – 18 Oktober 2019 di Roma, Italia.(jpnn)
Redaktur : Tim Redaksi