jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengingatkan pemerintah daerah agar tidak ragu untuk meningkatkan inovasi yang ada di wilayahnya masing-masing.
Hal tersebut penting karena penerapan inovasi daerah mampu mengefisiensikan penggunaan anggaran.
BACA JUGA: Kepala BSKDN Kemendagri Harap Lulusan IPDN Lahirkan Inovasi Berkualitas
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menyampaikan pesan tersebut saat melakukan audiensi dengan Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Ruang Video Conference BSKDN pada Kamis, 30 Maret 2023.
Yusharto menyatakan bahwa BSKDN Kemendagri terus berupaya mendorong daerah untuk meningkatkan inovasi.
BACA JUGA: BSKDN Gelar Workshop Jurnalistik demi Meningkatkan Publikasi Inovasi Daerah
Dia meyakini inovasi daerah bukanlah suatu hal yang sulit dan membutuhkan biaya yang tinggi.
Yusharto menegaskan bahwa keberadaan inovasi justru membawa dampak baik bagi penggunaan anggaran yang lebih efisien bagi pemerintah daerah (Pemda).
BACA JUGA: Kepala BSKDN Yusharto: Lakukan Aktivasi IKD atau KTP Digital, Rasakan Manfaatnya
"Dampak yang bisa diperoleh dari adanya inovasi adalah efisiensi anggaran, daerah-daerah coba kita dorong untuk bisa memulai melibatkan masyarakat tanpa menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk mengeksekusi inovasi yang mereka hasilkan, dan dengan demikian sekali lagi kita sudah mengarah ke sana untuk berpikir bahwa inovasi itu harus ada dampaknya," papar Yusharto.
Sementara itu, untuk meminimalisir anggapan yang keliru mengenai inovasi, Yusharto mengaku pihaknya tengah gencar melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas) terhadap daerah yang kurang inovatif atau yang mengalami penurunan nilai Indeks Inovasi Daerah (IID).
"Kami sedang gencar melakukan pembinaan terhadap daerah terbaru kemarin Sulawesi Utara, sebelumnya kami sudah ke Jawa Timur, Jambi, Aceh, dan berikutnya ke Kalimantan Barat," ungkap Yusharto.
Tidak hanya Binwas kepada daerah, untuk mendorong terciptanya ekosistem inovasi yang berkualitas di daerah, BSKDN Kemendagri juga tengah melakukan kolaborasi dengan sejumlah kementerian/lembaga.
Antara lain kerja sama terkait pengelolaan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
"Melalui JIPPNas kita (BSKDN) berkontribusi agar semua daerah mengetahui tentang inovasi terpilih berdasarkan kriteria yang ada saat ini, untuk memperbaiki cara mengukur, untuk memperbaiki perluasan pemanfaatan hasil atau dampak dari inovasi yang kami temukan untuk bisa meningkatkan kualitas proses pengukuran dari Indeks Inovasi Daerah yang ada," terang Yusharto.
Lembaga lainnya yang menjadi mitra kerja BSKDN dalam menyukseskan peningkatan inovasi daerah adalah Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN.
Dalam hal ini, BSKDN akan melakukan riset penyempurnaan IID hingga penyusunan instrumen pengukuran dampak inovasi.
"Kalau harus melihat dampak yang lebih terukur ya harus melalui riset, saya yakin tentang itu," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, hadir Kepala Organisasi Riset Tata Kelola, Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN Agus Eko Nugroho yang menyambut baik kerja sama dengan BSKDN.
Agus Eko mengatakan, sudah menjadi tugas BRIN untuk memfasilitasi riset di Indonesia.
"Saya kira salah satu aspek penting dari keberadaan BRIN itu esensinya adalah menjembatani, melayani untuk Indonesia.”
“Jadi dia (BRIN) itu tidak didesain untuk peneliti 100 persen karena itu salah satu moto kepala BRIN adalah open platform termasuk memfasilitasi riset. Semuanya boleh mengajukan riset," ujar Agus Eko. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu