jpnn.com, SEMARANG - Para bupati dan wali kota di Jawa Tengah kompak mematuhi instruksi Gubernur Ganjar Pranowo yang meminta penggunaan media sosial sebagai kanal pengaduan masyarakat.
Berbagai macam platform media sosial digunakan para kepala daerah itu untuk menerima aduan masyarakat.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Ridwan Kamil Prihatin Nasib AHY, Bripka MK Berulah, Kasus Asabri Makin Panas
Mulai dari Facebook, Instagram, Twitter hingga YouTube. Termasuk menerima aduan lewat layanan darurat (call center bebas pulsa hingga nomor Whatsapp khusus yang disebar untuk memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan, laporan, dan aspirasi sehingga bisa direspons cepat dan tuntas.
Gubernur Ganjar turut mempromosikan beberapa kanal aduan milik bupati/wali kota tersebut melalui akunnya @ganjarpranowo di Twitter.
BACA JUGA: Bertemu Anggota TNI, Ganjar: Pilih Disuntik atau Dikirim Berperang?
Dia mempromosikan kanal aduan dari kepala daerah Batang, Blora, Jepara, Kendal, Pati, Pekalongan, Sragen, dan Surakarta.
Perintah Ganjar agar kepala daerah menggunakan media sosial untuk kanal aduan itu disampaikan saat melantik 17 kepala daerah hasil pilkada serentak 2020 di Gradhika Bhakti Praja, Jumat (26/2).
BACA JUGA: Penyintas Varian Baru Covid-19 kembali ke Brebes, Pak Ganjar: Jangan Lengah!
Menurutnya, akun media sosial untuk melayani masyarakat itu wajib.
"Jangan bicara reformasi birokrasi dan pelayanan optimal jika media sosial saja tidak punya sehingga masyarakat kesulitan melapor dan menyampaikan sesuatu,” tegas Ganjar.
Ganjar juga mengeluarkan kebijakan setiap OPD/SKPD di Jawa Tengah untuk aktif menyampaikan kinerjanya melalui media sosial.
“Biasanya kominfo kami koordinasikan setiap minggu untuk meluncurkan apa sih yang dikerjakan, agar publik tau, dan ini bentuk dari akuntabilitas,” kata Ganjar.
Salah satu yang mengikuti instruksi Ganjar tersebut adalah Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka.
Gibran yang membuka kanal ‘Lapor Mas Wali’ menyampaikan, masyarakat bisa bertemu wali kota untuk mengadu langsung dengan registrasi melalui nomor WhatsApp terlebih dahulu.
Selain itu, Gibran juga membuka kran pengaduan melalui Instagram baik direct message (DM) maupun komentar. Sejak dibuka, Gibran mengaku sudah ada warga Solo yang datang melapor. Warga langsung mendatangi Balai Kota untuk memberi laporan,
“Kalau misalnya saya sedang rapat atau sedang menerima tamu, ada tim khusus yang akan mencatat, menerima keluhan-keluhan. Kami ngin benar-benar semuanya fast response (respon cepat)," kata Gibran.
Tidak hanya bupati/wali kota, kepala desa pun tak kalah antusias membuka kanal aduan. Contohnya di Desa Jojogan dan Desa Kandang Kabupaten Pemalang.
“ Nek ana sing ora paham, ana sing ora jelas, kaitane karo desa pada wadul karo kadese, aja kakean barang jere ora ilok, saiki bisa wadul lewat media digital,” begitu kutipan salah satu poster digital dalam kanal aduan #Wadulkadese milik Desa Jojogan, Pemalang. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia